sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS dorong keterwakilan perempuan 30% di KPU-Bawaslu

PKS mendorong keterwakilan perempuan 30% dalam ranah politik, termasuk dalam komposisi keanggotaan KPU-Bawaslu.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 15 Feb 2022 10:48 WIB
PKS dorong keterwakilan perempuan 30% di KPU-Bawaslu

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetyani Aher menyatakan, pihaknya mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik, termasuk dalam komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Sebab, keterwakilan perempuan sangat penting untuk demokrasi.

"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan setidaknya 30% perempuan terpilih. Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30% perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kota-kabupaten," kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/2).

Netty menyebut, demokrasi  merupakan sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi yang berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan.

Dia berpendapat, perbedaan pengalaman dimiliki oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan untuk menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik.

"Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik," ujar dia.

Menurut Netty, keberadaan perempuan juga dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas, pembangunan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta makin mendekatkan pada sasarannya.

"Yakni kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945," ucap Netty.

Dirinya berharap, banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara Pemilu.

Sponsored

"KPU dan Bawaslu harus mampu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas, demokrasi yang melayani rakyat. Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya politik bukan sekedar alat untuk mencapai kekuasaan, tapi politik adalah seperangkat etika untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia," kata dia.

Berita Lainnya
×
tekid