sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PKS minta pemerintah hormati fungsi budgeting DPR

Pemerintah diminta tidak menuruti permintaan pemenuhan kelebihan biaya proyek kereta cepat.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 03 Agst 2022 10:13 WIB
Politikus PKS minta pemerintah hormati fungsi budgeting DPR

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta pemerintah menghormati fungsi budgeting DPR, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Hal itu disampaikan Hermanto dalam menanggapi permintaan Tiongkok (China) kepada Indonesia agar APBN turut serta menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
 
"Pemerintah juga jangan bertindak sendiri. Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgetingnegara dalam mengalokasikan anggaran," kata Hermanto dalam keterangannya, Rabu (3/8).

Politikus PKS ini meminta pemerintah agar tidak serta-merta memenuhi keinginan Tiongkok tersebut. Sebab, menurut Hermanto, hal tersebut sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN. 

"Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama," ujarnya.
 
Anggota Komisi IV DPR ini juga mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G.

"Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya," tutur Hermanto. 
 
Saat ini, kata Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.
 
"Sepertinya ini proyek ada hiden agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak. Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya. 
 
Sebelumnya diberitakan, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB. Hal ini karena terjadi kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek KCJB tersebut. Proyek tersebut mengalami cost overrun US$1,176  atau setara dengan Rp16,8 triliun.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid