Tim Prabowo-Sandi tuding ada 25 juta pemilih ganda

Partai pengusung Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding terdapat 25 juta pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) yang akan segera ditetapkan.

Menjelang ditetapkannya DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (5/9), Sekretaris Jenderal partai-partai pengusung Prabowo-Sandiga Uno, menemukan adanya perbedaan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan yang ada di KPU.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, terdapat data pemilih ganda yang ditetapkan oleh KPU. Dia menyebut terdapat 25 juta orang yang menjadi pemilih ganda.

"Setelah kami melakukan verifikasi, kami mendapati ada hal-hal yang memerlukan verifikasi. Kami mendapati ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih dalam dari KPU. Kami menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (5/9). DPS yang diserahkan KPU kepada kami, lalu kita konfirmasi hari itu juga, dari 137 juta pemilih terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan, di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," paparnya, Senin (3/9).

Untuk itu, sambungnya, para Sekjen parpol pengusung Prabowo-Sandi meminta KPU untuk mengklarifikasi data tersebut terlebih dahulu sebelum ditetapkan hari Rabu nanti.

"Kami minta diutuhkan dulu oleh KPU sampai hari Senin ini DPT yang telah dicapai data yang telah ditetapkan ada 185.994.374. Ada kenaikan dari data yang diserahkan kepada kami sebelumnya. Kami minta itu dulu diserahkan untuk kami olah dulu datanya," paparnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan, masih terdapat perbedaan data antara yang dimiliki KPU, dengan yang diterima partainya.

"Sangat mencengangkan sangat mengagetkan data-data yang dipaparkan ke kami, dari 170 juta pemilih yang kami terima, terdapat 25 juta ada data ganda. Dari 185 juta juta DPS kami baru menerima 137 juta, berarti masih ada 45 juta data yang belum diserahkan kepada kami," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT sebelum data benar-benar di klarifikasi.

Lebih jauh, Eddy Soeparno, mengatakan apabila data yang dirilis KPU tetap diloloskan, maka ia dan Sekjen partai lainnya akan menempuh jalur hukum lainnya.

"Andaikan ini tetap diloloskan oleh KPU, kami akan menempuh jalur hukum lainnya," pungkasnya.