Tito ajukan anggaran Rp1,902 triliun untuk Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran Rp1,902 triliun ke DPR RI untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Jumlah anggaran itu merupakan hasil perundingan dengan sejumlah lembaga.

“Mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II, Rabu (9/6).

Jumlah anggaran yang diajukan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu pada 23 Maret lalu. Total anggaran itu bakal dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) sebesar 1,6 triliun untuk pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi.

Lalu, untuk seleksi penyelenggaraan komisioner KPU Bawaslu hingga forum komunikasi politik dan gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 nanti.

Selain itu, anggaran juga disalurkan ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 5,3 miliar untuk koordinasi meningkatkan peran camat dalam rangka melancarkan tahapanan penyelenggaran pemilu.

Kemudian untuk pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman, ketertiban umum, hingga masalah keamanan dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, anggaran juga dialokasikan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebesar Rp. 282 miliar untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih.

Kemudian, untuk menyiapkan data penduduk potensial pemilih (DP4), memfasilitasi perubahan kewarganegaraan, hingga percepatan penyelesaian perekaman pencetakan KTP-el. Ia pun berharap pemilu serentak 2024 dapat terlaksana secara aman dan demokratis. Ia juga ingin partisipasi pemilih semakin meningkat.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut, pilkada serentak dilaksanakan 2024. Hal ini, merujuk UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Di tahun 2016, kami dapat informasi, (saat itu) saya belum jadi Mendagri, tetapi dapat informasi dari staf-staf dan juga rekan-rekan di DPR. Fraksi-fraksi saat itu tidak ada satupun yang menolak untuk melaksanakan pilkada serentak di tahun 2024," ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3).