sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wakil Ketua MPR: Bangun lapas baru bukan solusi

Pemerintah diminta lebih tegas untuk mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Gempita Surya
Gempita Surya Selasa, 28 Jun 2022 16:16 WIB
Wakil Ketua MPR: Bangun lapas baru bukan solusi

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan, pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru secara terus menerus bukan solusi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Namun, masalah sebenarnya terkait dengan pemidanaan pengguna narkotika, sehingga menyebabkan jumlah tahanan melebihi kapasitas lapas.

"Kalau kita mau mengatasi over kapasitas lapas kita, itu jalan keluarnya bukan dengan terus-menerus membangun kapasitas baru dari lembaga pemasyarakatan kita," ungkap Arsul dalam forum diseminasi penelitian bertajuk Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yang digelar daring, Selasa (28/6).

Arsul mengatakan, kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar masalah kelebihan kapasitas di lapas. Tanpa perubahan dalam politik hukum dan penegakan hukum, ini akan terus jadi persoalan yang berulang.

"Penambahan kapasitas lapas itu seperti deret hitung, sementara penambahan terdakwa dan terpidananya itu seperti deret ukur yang berlari cepat bahkan," kata Arsul.

Untuk itu, Arsul meminta pemerintah lebih tegas untuk mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam revisi Undang-Undang Narkotika.

"Saya kira revisi Undang-Undang Narkotika itu harus menetapkan atau menegaskan politik hukum yang lebih tegas terkait dengan rehabilitasi bagi penyalahguna," ujarnya.

Menurut Arsul, materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika yang diajukan oleh pemerintah belum cukup menampakan politik hukum yang disebutnya sebagai 'relaksasi kriminalisasi' bagi pengguna narkotika.

"Politik hukum pembentuk undang-undang pada UU Nomor 35 (tahun 2009 tentang Narkotika) itu sudah jelas bahwa penyalahguna itu utamanya adalah direhabilitasi," tuturnya.

Sponsored

Arsul menilai, persoalan penyalahgunaan narkotika sudah jelas tertuang dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Namun, menurutnya, ada inkonsistensi terkait proses hukum bagi pengguna narkotika di lingkungan penegak hukum.

"Tetapi, penegak hukum kita dengan alasan karena ada unsur memiliki dan menguasai pada pasal 111, 112, 113, dan 114, tetap saja kemudian yang dikembangkan adalah proses hukum," ujar Arsul.

Hal ini dinilai dapat menimbulkan prasangka buruk bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat turut memberi masukan untuk pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang Narkotika.

Arsul menambahkan, perubahan kebijakan ini akan memberi dampak besar bagi penegakan hukum di Indonesia kedepannya. Terlebih, pada penanganan perkara tindak pidana narkotika.

"Saya kira ini akan berimpact yang sangat luar biasa kalau kemudian politik hukum dan penegakan hukum kita ada dalam satu semangat yang sama, yaitu semangat tidak mudah mengirim terdakwa kasus narkotika khususnya yang berstatus sebagai penyalahguna," ucap Arsul.

Berita Lainnya
×
tekid