DPR: Subsidi LPG akan diubah jadi tertutup medio 2022

Subsidi liquified petroleum gas (LPG) selama ini diberikan secara terbuka. Kebijakan tersebut dinilai membuat distribusinya tidak tepat sasaran karena orang kaya pun bisa mengaksesnya.

Demi subsidi yang semakin tepat sasaran, pada pertengahan tahun depan, subsidi LPG ditargetkan dilakukan secara tertutup. Artinya, hanya masyarakat tidak mampu yang berhak menerimanya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah. Menurutnya, pemerintah dan parlemen telah bersepakat mengubah skema subsidi LPG 3 kg.

"Penerima subsidi akan diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS]," paparnya kepada Alinea.id, Rabu (29/12).

Said berpendapat, jika subsidi LPG 3 kg masih bersifat terbuka seperti sekarang, maka takkan tepat sasaran karena siapa pun bisa membelinya.

"Pemerintah berjanji, pada pertengahan tahun depan akan menjalankan perubahan skema subsidinya seiring dengan penyempurnaan DTKS. Kita tunggu saja realisasi dari pemerintah," ungkapnya.

Said berpandangan, semakin cepat subsidi tertutup dijalankan akan kian baik. Apalagi, saat ini sedang terjadi tren kenaikan harga komoditas.

"LPG itu bahan bakunya dari minyak bumi dan gas. Saat ini, harga minyak bumi dan gas sedang tinggi," jelasnya.

Kenaikan harga, menurutnya, menjadi berkah karena memungkinkan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bertambah. Sayangnya, Indonesia adalah pengimpor minyak dan gas, yang otomatis akan turut merasakan dampaknya.

"Jika harga migas semakin tinggi, otomatis berdampak pada disparitas harga yang tinggi antara LPG subsidi dan nonsubsidi," lanjutnya.

PT Pertamina (Persero) per Sabtu (25/12) telah menaikkan harga LPG nonsubsidi berkisar antara Rp1.600–Rp2.600 per kg. Kenaikan LPG nonsubsidi membuat disparitas harga semakin jauh.