Sri Mulyani: Pembiayaan utang tahun ini lebih rendah 18,6% dari APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pembiayaan utang pemerintah pada tahun ini hanya akan mencapai Rp958,1 triliun, atau lebih rendah 18,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.177 triliun.

"Jadi kami hanya akan realisasi utang tahun ini Rp958,1 triliun, jauh lebih rendah atau sekitar Rp219,3 triliun lebih rendah dari UU APBN. Ini hal yang bagus," katanya dalam raker bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7).

Bendahara negara itu mengungkapkan, rendahnya realisasi pembiayaan utang pemerintah pada tahun ini disebabkan oleh defisit yang lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar 5,7% atau setara Rp1.006,4 triliun.

Rendahnya defisit pada tahun ini, lanjutnya, juga didorong oleh penerimaan negara yang cukup baik tahun ini. Adapun, realisasi defisit APBN sepanjang semester I-2021 adalah sebesar 1,72% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp283,2 triliun.

“Ini hal yang bagus. Berarti kami kurangi kenaikan utang, seharusnya Rp1.177 triliun jadi Rp958 triliun atau turun 18,6%,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan pembiayaan utang juga akan menurun karena penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu digunakan secara optimal pada tahun ini. 

"Pemanfaatan SAL untuk investasi pemerintah dalam penyelesaian jalan tol Sumatera dalam hal ini infrastruktur, transportasi ditujukan tidak hanya sekedar pulih, tapi ingin membangun fondasi ekonomi lebih kuat ke depan,” ucapnya

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang hingga semester I-2021 adalah sebesar Rp443 triliun atau 37,6% dari target APBN. Sedangkan, prognosa untuk semester II-2021 diperkirakan hanya akan mencapai Rp515,1 triliun. 

Sri Mulyani menuturkan, realisasi pembiayaan utang pada tahun ini juga terbantu oleh Bank Indonesia (BI) melalui skema tanggung renteng alias burden sharing, di mana BI membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

Adapun, pada semester I-2021 BI telah membeli SBN sebesar Rp120 triliun dengan rincian Rp79,66 triliun untuk surat utang negara (SUN) dan Rp40,49 triliun untuk surat berharga syariah negara (SBSN). Dengan demikian, BI memegang 23% SBN nasional, atau meningkat dari sebelum pandemi yang hanya 9,9%.

"BI sangat penting saat kita hadapi volatilitas bidang sektor keuangan. BI sebagai backstop stand by buyer SBN kami," ujar dia.

Tak hanya BI, perbankan juga menyimpan SBN sebanyak 25,28% dari total obligasi nasional yang dibeli dari dana pihak ketiga (DPK) yang menumpuk di perbankan. Bank membeli SBN karena tidak bisa menyalurkan kredit yang disebabkan lemahnya permintaan.

"Ini (beli SBN) buat bank bertahan, sebab kalau tidak, mereka nanggung DPK yang harus diberikan bunga, namun tak bisa salurkan kredit sebab permintaan kredit menurun," tuturnya.