Fahri: Jangan biarkan pasukan bersenjata yang bicara

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keputusan aliansi badan eksekutif mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Menurut Fahri, kelompok mahasiswa seharusnya tetap membuka ruang dialog. 

"Sekali lagi, kembangkan berpikir, kembangkan dialog. Jangan biarkan pasukan bersenjata yang berbicara karena ada kekacauan (akibat aksi unjuk rasa)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Sebelumnya, Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah mengatakan, hanya ingin bertemu Jokowi di forum terbuka yang bisa disaksikan publik. Ia khawatir pertemuan di ruang tertutup hanya menjadi ajang negosiasi dan memecah belah kekuatan mahasiswa. 

Menurut Fahri, seharusnya mahasiswa menghindari provokasi yang bisa menyebabkan kekacauan. Apalagi, aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan memprotes pengesahan revisi UU KPK terbukti berlangsung ricuh dan diwarnai aksi vandalisme. 

"Jangan memancing. Apalagi, pengrusakan pos polisi, bakar mobil tentara. Itu tidak benar. Itu tidak ada dalam abjad demonstrasi mahasiswa. Apalagi, saya dulu begitu (sering ikut aksi unjuk rasa)," jelasnya.

Di sisi lain, Fahri juga meminta Polri untuk mengevaluasi prosedur pengamanan demonstrasi. Itu perlu dilakukan merespons tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, yakni Immawan Randi (21) dan Yusuf (19), dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. 

"Ini harus menjadi evaluasi di kepolisian. Kalau ada yang menggunakan peluru tajam, maka Kapolri (Tito Karnavian) harus memecat orang itu langsung," kata Fahri.

Unjuk rasa berlanjut

Hingga kini, aksi unjuk rasa menolak RUU kontroversial dan revisi UU KPK masih terus berlanjut di berbagai daerah. Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI, Senayan. 

Unjuk rasa itu sempat diwarnai aksi bakar ban di depan gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). "Kami bakar ban di sini agar ASN KLHK merasakan apa yang dialami masyarakat di Sumatera dan Kalimantan," ujar salah satu peserta aksi.

Tak hanya di depan gedung KLHK, mahasiswa HMI juga sempat membakar dua ban di depan barikade aparat kepolisian yang berjaga di dekat fly over Slipi. Mereka memprotes aparat kepolisian yang menghalangi mereka mendekat ke gerbang utama Gedung DPR di Jalan Gatot Soebroto.

Aksi serupa juga digelar ratusan mahasiswa dan pelajar di Serang, Banten. Selain menggelar rangkaian orasi di alun-alun Kota Serang, massa juga sempat memblokade jalan Jenderal Sudirman dari arah Jakarta.

Menurut koordinator aksi unjuk rasa Arman, aksi digelar sebagai penolakan terhadap revisi UU KPK dan substansi RUU KUHP. "RUU yang hari ini dicetuskan oleh pemerintah dan DPR merupakan simbol imperialisme," kata dia. 

Ia pun meminta agar pihak kepolisian untuk tidak bertindak represif dalam mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah. "Ada beberapa kawan kita yang meninggal dan belum pulang ke rumahnya. Kita minta polisi hentikan bentuk represif," ujarnya.