close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Google Maps/ikung forumproperti
icon caption
Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Google Maps/ikung forumproperti
Nasional
Rabu, 07 Juli 2021 09:56

Jampidmil harus ambil bagian penuntasan kasus HAM

Diketahui, Perpres terkait pembentukan Jampidmil dikeluarkan pada 11 Februari 2021.
swipe

Kasus pelanggaran Hak Asai Manusia (HAM) selama ini selalu berkaitan dengan oknum TNI. Bahkan, sejumlah kasus masih mangkrak di Direktur HAM Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Harusnya dengan adanya jaksa agung muda bidang pidana militer (Jampidmil) ini bisa mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang pelakunya diduga melibatkan oknum TNI," kata pengamat Kejagung, Boyamin Saiman saat dihubungi, Rabu (7/7).

Dia menerangkan, Komnas HAM pun pernah merilis salah satu peristiwa di Papua atas tewasnya seorang pendeta diduga melibatkan oknum TNI. Oleh seban itu, Jampidmil diharapkan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk menuntaskannya.

"Jadi, tidak hanya menangani korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI, tetapi banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jampidmil ini," ucapnya.

Untuk diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Jampidmil tersebut dikeluarkan pada 11 Februari 2021. Tiga orang jaksa sebagai kepala bagian telah dilantik dalam struktur Jampidmil.

Seorang anggota TNI bernama Laksda Anwar Saadi pun telah ditunjuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Jampidmil. Namun, hingga kini pelantikannya belum dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

img
Ayu mumpuni
Reporter
img
Achmad Rizki
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan