sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD sebut Indonesia ada kemajuan meski banyak korupsi

Tingkat kemiskinan terus menurun sejak era Soekarno, Soeharto, SBY hingga Jokowi.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Minggu, 02 Mei 2021 08:03 WIB
Mahfud MD sebut Indonesia ada kemajuan meski banyak korupsi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui pemerintahan Indonesia saat ini sangat koruptif dan oligarkis. Namun, kata dia, sebaiknya masyarakat tidak terlalu kecewa terhadap hal tersebut, karena Indonesia telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

“Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki. Tetapi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak usah atau tidak boleh dinafikan. Saya selalu mengatakan begini, betapa dulu ketika Indonesia belum merdeka kita itu hampir semuanya miskin,” ucapnya dalam diskusi virtual, Sabtu (1/5).

Ia mengatakan, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sejak era Presiden Soekarno. Disebutnya, tingkat kemiskinan di Indonesia di akhir rezim Orde Lama pada 1996 sekitar 54%. Digantikan Soeharto, perekonomian Indonesia digenjot dan tingkat kemiskinan hanya 18% di akhir rezim Orde Baru pada 1988. Bahkan, tingkat kemiskinan sekitar 11,9% di akhir era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,1% di era Presidenan Joko Widodo periode pertama dan mengalami kenaikan menjadi 9,7% akibat pandemi Covid-19. “Artinya apa, ada kemajuan meski banyak korupsinya, karena negara Indonesia ini kaya raya meski dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelola nanti secara bersih dari korupsi,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sponsored

Korupsi memang dapat ditilik sebagai fenomena pelanggaran hukum. Dalam disertasinya, hukum dipandang baik atau buruk sangat tergantung kehidupan demokrasi saat itu. Jika konfigurasi politik tampil secara demokratis, katanya, maka hukum akan menjadi responsif. Sementara itu, konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemoni, maka hukum akan menjadi sangat konservatif.

“Kalau demokrasinya buruk, hukum akan buruk. Maka, hukum akan menjadi sangat konservatif, itu hasil penelitian saya dari tahun 1945-1993, saya menghitung dari tahun ke tahun,” ujar Mahfud.

Berita Lainnya