Manuver PKS pada Gerindra dan Anies demi kursi Wagub DKI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus bermanuver kepada Partai Gerindra dan Anies Baswedan demi mendapat jatah kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

Keputusan Gerindra untuk memberikan jatah kursi Wagub DKI kepada PKS bisa jadi berkah tersendiri. Pasalnya dalam sejarah kepemimpinan di DKI Jakarta, partai dakwah itu belum pernah berhasil meloloskan kadernya menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, berkah itu mesti didapatkan PKS dengan jalan panjang. Selain harus berseteru selama dua bulan dengan Gerindra sebagai partai koalisi, PKS juga harus memenuhi persyaratan yang dipasang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pucuk pimpinan. 

Terlebih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dua nama calon pengganti Sandiaga Uno harus melalui persetujuan Anies, untuk selanjutnya dipilih DPRD DKI.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengaku mengetahui dua nama kader PKS yang selama ini beredar sebagai calon pendampingnya empat tahun kedepan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. 

Akan tetapi, Anies menyatakan keduanya perlu mengikuti proses yang diterapkan partai, yakni fit and proper test sesuai dengan hasil rapat bersama PKS dengan Gerindra. Usai rapat itu pun, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan dalam mekanisme itu calon Wagub DKI bisa bertambah dari sebelumnya.

"Kan masih ada proses, kita lihat dulu," kata Anies usai menguji coba MRT di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).

Menurutnya, sebuah proses menjadi penting. Apalagi dia menilai kedua kader PKS tersebut tidak pernah ikut kampanye bersama saat Pilgub DKI 2017 lalu. Anies berharap proses dalam kegiatan yang dinamakan fit and proper test tersebut berhasil menanamkan ketaatan calon wakilnya terhadap visi misi yang telah dipasang bersama Sandiaga Uno.

"Jangan bawa visi sendiri, karena kami berjanji pada warga Jakarta untuk begitu banyak hal. Kita berharap wakil ikut dengan visi itu," ungkapnya.

Ahmad Syaihu dan Agung Yulianto, dua kader PKS yang diajukan menjadi Cawagub DKI Jakarta./ Instagram

Syaikhu dan Agung dari PKS

Kedua nama kader PKS yang telah lama beredar sebagai calon pengganti Sadiaga Uno, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sama-sama mengaku paham akan visi misi sebagai syarat yang dipasang Anies Baswedan untuk mendampinginya.

Mantan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat di Pilkada serentak tahun ini, Ahmad Syaikhu mengaku mengetahui betul visi misi yang diinginkan Anies. Dia juga mengaku telah mengetahui visi misi tersebut lama saat kampanye bersama Anies dan Sandi.

"Sudah lama, waktu kampanye juga sudah pernah ketemu (Anies untuk bahas visi misi)," ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, syarat yang dipasang Anies realistis untuk dipenuhi, mengingat dirinya jika terpilih merupakan orang pengganti yang menduduki kursi Wagub DKI di tengah tahun kekuasaan.

"Kita ini memang ada di pertengahan, melanjutkan. Memang betul harus sejalan dengan visi misi Pak Gubernur Anies dan Pak Sandiaga Uno," ungkapnya.

Sekertaris DPW PKS DKI Jakarta, Agung Yulianto juga menyampaikan hal senada. Sebagai tim sukses di Pilkada DKI 2017 lalu, menurutnya mustahil tidak mengetahui visi misi yang dibawa Anies-Sandi untuk memimpin DKI selama lima tahun.

"Saya pun dulu termasuk tim sukses beliau di tim pemenangan, jadi cukup memahami visi misi," terangnya.

Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI, Aburrahman Suhaimi mengakui bahwa kepastian kursi Wagub menjadi hak partainya merupakan proses awal dari perjalanan panjang yang harus dilalui.

Hasil pertemuan dengan Gerindra, Senin (5/11) kemarin, dikatakannya, perlu dibawa ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk kemudian melaksanakan tahapan selanjutnya. Salah satunya membuka atau tidaknya peluang kader lain selain Syaikhu dan Agung untuk ikut dalam proses fit and proper test calon Wagub DKI.

"Bukan hanya tiga, empat nama, bisa jadi 10 nama," ungkapnya.

Suhaimi pun menyetujui prinsip yang dijunjung Anies dalam memproses pengisian kursi Wagub DKI yang tidak memprioritaskan kecepatan waktu, melainkan kesepakatan. Anies menganalogikan,"daripada cepat-cepat tapi lonjong."

"Jadi memang yang kita butuhkan adalah kesepakatan yang bulat. Itu intinya kesepakatan bersama," tandasnya.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ini kami memaparkan garis besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Visi dan misi kami berorientasi kepada pembangunan manusia dan mengharapkan agar pembangunan di Ibu Kota ini benar-benar mencapai tujuan utamanya. Ada komponen-komponen utama, bagaimana keluarga-keluarga di Jakarta merasakan kesejahteraan dan keadilan. Mulai dari penyediaan lapangan kerja, biaya hidup yang terjangkau, pendidikan yang didapat setiap anak, hingga kesehatan. Pembangunan infrastruktur turut menjadi perhatian, yang juga sebagai penunjang kebutuhan keluarga, seperti penyediaan air bersih bagi warga. Pembangunan fisik dan manusia ini harus memakai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Sehingga dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan Jakarta menuju kota yang maju dan bahagia warganya.

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Mar 28, 2018 at 5:38am PDT