Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

Rapat Komite Koordinasi Nasional TPPU (Komite TPPU) membahas tiga agenda penting komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Tiga agenda pentingnya itu penanganan investasi ilegal, persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan pelaksanaan Perayaan Nasional Dua Dekade Gerakan APU PPT Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam menindak pelaku kejahatan investasi ilegal. Selain merugikan masyarakat, kejahatan itu merusak kepercayaan publik pada instrumen investasi yang dilindungi hukum. 

“Seluruh kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif. Agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pemerintah tidak akan setengah-setengah bekerja melindungi rakyat dari kejahatan tersebut,” kata Mahfud dalam rapat tersebut di Gedung PPATK pada Selasa (30/3).

Indonesia kini sedang menjalani proses untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Menurutnya, hal itu dilakukan guna meningkatkan kepercayaan di mata internasonal.

Keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting untuk mendapatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia. Sehingga dunia kian yakin terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia. 

“Sangat penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Oleh sebab itu, kita akan laksanakan seluruh action plan dalam menghadapi penilaian FATF, dan bersama-sama menunjukkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif,” jelas Mahfud. 

Sementara Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, timnya terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga ke luar negeri. Dalam rapat tersebut disepakati untuk semakin memperkuat sinergitas lintas kementerian/lembaga dalam memberantas dan mencegah investasi ilegal. 

‘’Pemerintah dan seluruh anggota Komite TPPU akan bekerja sama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal,’’ jelas Ivan. 

Setelah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002, PPATK siap meningkatkan berbagai aktivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperkuat kualitas SDM sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Selain itu, PPATK pun terus memperbaiki sinergitas dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU agar kejahatan TPPU dan TPPT dapat ditekan seminimal mungkin. 

Rapat Komite TPPU yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD tersebut, dihadiri oleh seluruh anggota Komite TPPU antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wakil Jaksa Agung Sunarta, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Filianingsih Hendarta, Staf Khusus Menkop UKM Agus Santoso, dan Direktur TPPU BNN Brigjen Aldrin M. P. Hutabarat.