Siasat partai gurem menembus Gedung DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sibuk bukan main sepanjang Ramadan. Hampir saban hari, Afriansyah bersafari politik ke cabang PBB. Berbuka bersama jadi kegiatan rutin yang digelar pria yang akrab disapa Ferry itu untuk mengakrabkan diri dengan para kader. 

Itu semua dilakukan Afriansyah untuk memastikan infrastuktur politik PBB siap di seluruh negeri. Agustus mendatang, PBB bakal mendaftarkan diri sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kami enggak mau lagi kejadian itu (PBB tak lolos verifikasi faktual) terulang. Belakangan, saya pergi ke cabang untuk memastikan infrastruktur partai siap," kata Ferry saat berbincang dengan Alinea.id di Jakarta, Selasa (19/4). 

Pada 2018, PBB nyaris tak bisa jadi peserta pemilu lantaran tak lolos verifikasi faktual yang digelar KPU. PBB lantas menggugat keputusan itu ke Bawaslu RI. Oleh Bawaslu, PBB dianggap memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2019. 

"Untuk persiapan verifikasi administrasi infrastruktur partai, saya perbaiki dari tingkat DPP 100%, kemudian 100% di tingkat provinsi DPW. Dari tingkat kabupaten/kota, sebanyak 100%. Sekarang ini, PBB sudah melakukan perbaikan di 420 DPC di seluruh Indonesia," kata Ferry. 

Total, PBB sudah empat kali ikut pemilu. Pada Pemilu 1999, PBB mampu meraih sekitar dua juta suara dan mengantongi 13 kursi DPR RI. Namun, PBB tak pernah lagi mampu mengantarkan kadernya duduk di Gedung DPR dalam pemilu-pemilu berikutnya. 

Menurut Ferry, kegagalan itu salah satunya disebabkan karena lemahnya infrastruktur politik di daerah. Di lain sisi, para petinggi PBB juga kerap berkonflik di tingkat DPP. Pada Pemilu 2019, misalnya, PBB sempat tak satu suara mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 

"Terus lemah juga soal lemahnya kaderisasi. Selama tiga periode itu, kaderisasi tidak dilakukan oleh teman-teman DPP. Imbasnya kader-kader kami tidak terdidik dan tidak terbentuk dengan baik. Soliditas sangat kurang dan kaderisasi tidak jalan," kata Ferry. 

Persoalan lainnya, kata Ferry, citra PBB sebagai partai Islam yang condong ke kanan. Selama ini, citra tersebut membuat parpol pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu kesulitan meraup suara di daerah yang mayoritas dihuni masyarakat non-Muslim. 

Untuk itu, PBB kini tengah membingkai ulang citra mereka sebagai parpol moderat. Salah satu langkah strategis ialah dengan mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB yang mengatur syarat keanggotaan. 

Saat ini, kata Ferry, kader PBB tidak harus umat Islam dan wajib bisa membaca Alquran. "Sekarang ditambah. Yang bukan beragama Islam (juga bisa jadi anggota), tapi harus patuh terhadap ajaran agama masing-masing. Itu untuk merangkul kekuatan non-Muslim," imbuh dia. 

Menurut Ferry, PBB telah memiliki banyak kader non-Muslim. Di Papua, misalnya, ia menyebut Ketua DPW PBB ialah warga asli Papua yang beragama Kristen Protestan. "Sementara di NTT, Ketua DPW PBB itu anak muda yang kebetulan agamanya Katolik," kata Ferry.

Pada Pemilu 2019, PBB hanya meraih sekitar 1 juta suara atau 0,79 dari total suara nasional. Pada Pemilu 2024, PBB menargetkan meraup 6 juta suara nasional dan mengantongi 35 kursi di DPR. 

Selain rebranding citra parpol, PBB juga berencana merangkul tokoh-tokoh nasional untuk membantu mendongkrak perolehan suara. Selama ini, menurut Ferry, PBB kesulitan meraih simpati publik karena hanya mengandalkan pamor Yusril.

"Namun, hal itu baru akan kita lakukan setelah PBB dinyatakan lolos verifikasi di bulan Desember. Masih ada waktu dua tahun untuk merangkul tokoh-tokoh," kata Ferry.

Benahi infrastruktur politik 

Selain partai dari Aceh, total ada 16 partai politik yang ikut jadi peserta Pemilu 2019. Namun, hanya 9 parpol yang lolos ambang batas parlemen 4% dan mendudukkan kadernya di Senayan. Enam parpol lainnya--PBB, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, Berkarya, dan Garuda--hanya mampu meraih kursi di tingkat DPRD.

Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna mengakui sulit untuk menggerus dominasi partai-partai lama di Senayan. Namun, ia optimistis PSI bisa berbicara banyak pada Pemilu 2024. Kader-kader PSI di daerah, termasuk di antaranya anggota DPRD, bakal jadi ujung tombak mengatrol perolehan suara. 

"Setiap hari, DPP PSI mendapat laporan tentang pergerakan teman-teman di daerah. Setiap hari, ada informasi tentang terbentuknya kepengurusan di semua level, peresmian kantor, juga penambahan jumlah anggota. Mereka yang akan menjadi ujung tombak perjuangan PSI," kata Chandra kepada Alinea.id, Selasa (19/4).

Pada Pemilu 2019, PSI meraup sekitar 2,6 juta suara. Meski tak lolos ambang batas parlemen, PSI sukses mendudukkan kader-kader mereka sebagai anggota legislatif di sejumlah daerah strategis, semisal DKI Jakarta, Bandung, Bali, Malang, Manado, Surabaya, dan Kupang. 

Chandra menyebut kehadiran para legislator lokal menjadi modal politik bagi PSI untuk menggaet lebih banyak suara pada Pemilu 2024. Kader-kader PSI di daera, kata dia, sudah diinstruksikan untuk menggaet tokoh-tokoh daerah yang potensial dipinang PSI. 

"Kami coba mengajak mereka (tokoh-tokoh di daerah) untuk bergabung dan menjadi caleg PSI. Tentu dengan selalu mencermati integritas tokoh-tokoh tersebut dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar," kata Chandra.

PSI, lanjut Chandra, punya target untuk meraup 6% suara atau setara dengan 30 kursi anggota legislatif di DPR pada Pemilu 2024. Di tingkat DPRD, PSI menargetkan sekitar 1.000 kursi. "Secara keseluruhan, kami akan berupaya keras untuk mendapat perolehan suara sekitar 6%," imbuhnya. 

Langkah serupa juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini merupakan salah satu parpol penghuni parlemen. Meski termasuk parpol penghuni papan bawah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi optimistis parpolnya bisa kembali menembus Senayan pada Pemilu 2024. 

"PPP memang tidak pernah dihasil surveinya lolos parliamentary threshold. Tapi, terbukti kita dua kali ikut pemilu selalu lolos ke parlemen. Itu karena kita memiliki infrastruktur yang kuat di lapangan. Tinggal dipoles ke depan supaya lebih modern," terang Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi kepada Alinea.id, Selasa (19/4). 

Di sejumlah survei teranyar, PPP diprediksi bakal terdepak dari Gedung DPR. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, Awiek mengatakan, parpolnya kini tengah fokus memperkuat infrastruktur dan struktur kepengurusan di akar rumput. 

Selain merawat konstituen tradisional, menurut Awiek, PPP juga tengah berupaya menambah pemilih baru yang potensial diperebutkan partai-partai Islam. "Jadi, ya hasil survei jadi pelucut buat kami untuk bekerja lebih giat," ucap Awiek. 

Butuh terobosan 

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam mengatakan butuh terobosan fenonemal untuk partai-partai kecil menembus Gedung DPR. Ia memaparkan sejumlah tantangan yang harus ditaklukkan partai-partai gurem untuk mendongkrak elektabilitas. 

Pertama, mayoritas partai kecil tidak punya figur kuat yang mampu menarik simpati publik. Kedua, jaringan yang lemah di akar rumput. Ketiga, tak punya dana untuk mengoperasikan mesin parpol dan berkampanye jelang Pemilu 2024. 

"Sulit jika model, gaya dan langkah politiknya masih itu-itu saja. Harus ada langkah yang cerdas, fenomenal dan fantastis, semisal berani melawan arus dari kepentingan yang dianggap tidak populer atau merugikan rakyat, serta membentuk tim grassroot yang banyak, mumpuni, dan loyal," ujar Arman kepada Alinea.id. 

Jika berkaca pada hasil-hasil survei terbaru, Arman meyakini penghuni parlemen bakal berkurang. Pada pemilu 2024. Ia memprediksi partai-partai berbasis agama seperti PPP bakal kesulitan mendulang suara karena banyaknya parpol baru didirikan dengan ideologi serupa. 

"Kalau dilihat dari data aneka hasil survei lembaga yang cukup kredibel, PPP nampaknya akan terseok-seok untuk bisa masuk Senayan. PPP bahkan cenderung berpotensi akan terdegradasi dari Senayan," kata Arman.
 

Prediksi serupa diutarakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Menurut Adi, Gedung DPR kemungkinan hanya bakal dihuni perwakilan dari partai-partai besar saja usai Pemilu 2024. 

"Jalan terjal lolos parlemen karena segmentasi pemilih mulai meneyempit ke banyak partai yang saat ini lolos di Senayan. Partai- partai baru ini sebenarnya memperebutkan ceruk pemilih yang sangat sempit. Di situlah rumitnya partai baru lolos Senayan," kata Adi kepada Alinea.id. 

Meski begitu, Adi punya pendapat berbeda mengenai kans PPP di Pemilu 2024. Menurut dia, partai pimpinan Suharso Monoarfa itu masih punya peluang untuk kembali menjadi penghuni parlemen. Namun demikian, partai berlambang kakbah itu harus bekerja keras meningkatkan simpati publik. 

"PPP ini partai Islam lama yang punya akar yang solid sampai sekarang. Selain itu, sekarang mulai kelihatan ada tanda-tanda PPP mesra dengan NU (Nahdlatul Ulama). Itu sinyal positif bagi PPP menghadapi 2024," kata Adi.