Survei LSI: Kebebasan sipil memburuk di periode kedua Jokowi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan adanya penurunan kebebesan sipil di awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam survei LSI yang bertajuk "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo".

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, ada kecenderungan memburuknya indikator kebebasan sipil. Pasalnya, dari survei yang dilakukan pihaknya, terdapat 43% responden yang merasa takut bicara politik. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2014 yang hanya sebesar 17%.

Selain itu, Djayadi pun mengungkapkan, publik juga makin khawatir dengan penangkapan semena-mena yang dilakukan oleh aparat hukum.

"Dari survei yang kami lakukan, terdapat peningkatan kekhawatiran akan ditangkap aparat dari 24% pada 2014, menjadi 38% pada tahun ini," ujar Djayadi.

Kemudian, didapati pula, sebanyak 21% responden yang takut berorganisasi, yang sebelumnya hanya ada di angka 10% pada 2014.

"Hal yang sama juga terjadi dalam hak ketidakbebasan beragama, dari 7% pada 2014 menjadi 13% pada 2019," ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi dalam hal kebebasan pers. Menurut Djayadi terdapat 43% responden yang menyatakan media massa di Indonesia bebas dan tidak disensor pemeritah.

"Namun ada 38% yang menyatakan bahwa media tidak bebas dan disensor pemerintah," ujarnya.

Atas dasar ini, Djayadi menarik kesimpulan, bahwa kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi mengalami stagnasi bahkan cenderung memburuk.

Survei ini dilakukan pada 8-17 September  2019 dengan menggunakan motode wawancara tatap muka langsung yang melibatkan 1.550 responden yang terpilih secara acak di seluruh Indonesia, dengan margin of eror lebih kurang 2,5%.

Menyikapi temuan LSI, Deputi V Kantor Staf Presiden Jeleswari Pramodhawardani menampik jika pemerintah dikatakan sebagai pihak penyebab utama turunnya indeks demokrasi saat ini. Sebab, menurut dia, demokrasi saat ini tak sama dengan era orde baru yang  terpusat di lingkaran kekuasaan, namun telah terdistribusi ke beberapa elemen masyarakat. 

"Situasi ini berbeda dengan apa yang terjadi di era orde baru kalau dulu jelas semua muarannya ke kekuasaan tapi sekarang telah terdistribusi ke beberapa elemen," ujarnya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Tomagola menilai temuan LSI soal menurunnya indeks demokrasi belum dapat dijadikan masukan bagi pemerintah. Pasalnya, survei tersebut belum detail menjelaskan kondisi yang terjadi di setiap ragam lapisan masyarakat.

"Jadi menurut saya survei ini masih gelondongan. Tak dipecah secara detail. Hasil temuan gelondongan itu bagus untuk headline. Tapi belum bisa sebagai bahan kajian pemeritahh. Karena tak dipecah secara detail," ujarnya.