Kenangan manis PPP dalam Pemilu 1977

Tepis isu miring

Isu PPP yang akan mendirikan negara Islam bila menang Pemilu 1977 santer menggaung ketika itu. Pemilihan lambang Kakbah sebagai logo partai untuk Pemilu 1977 pun sempat menjadi permasalahan.

Di dalam artikel “Ka’bah setelah Istikharah” di TEMPO edisi 10 Juli 1976 disebutkan, sebelum lambang itu diterima pemerintah sebagai lambang resmi PPP di Pemilu 1977, penguasa Orde Baru sempat meminta diganti.

“Ketua Majelis Syura PPP Bisri Syamsuri didatangi Sekjen Departemen Agama Laksamana Pertama Bahrum Rangkuti. Bahrum diutus pemerintah dan aparat keamanan untuk meminta Bisri mengganti lambang PPP,” tulis TEMPO.

Namun, Bisri bergeming. Ia beralasan, pemilihan tanda gambar Kakbah adalah hasil istikharah (minta petunjuk Tuhan) dan petunjuk Tuhan. Selain itu, cabang-cabang PPP di daerah pun meminta mempertahankan tanda gambar tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Nuddin Lubis ketika itu termasuk tokoh yang santer berusaha menepis isu miring mengganti Indonesia menjadi negara Islam.

“Kalau ada orang-orang yang melontarkan tuduhan seperti itu, kolot dan tolol, karena tidak mengerti perjuangan PPP. Sebab Pancasila, UUD 1945, dan Islam adalah perjuangan PPP,” ujar Nuddin saat berkampanye di Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya pada 22 April 1977, seperti dikutip dari Merdeka, 23 April 1977.

Selain Nuddin, Wakil Sekjen PPP Mahbub Djunaidi sudah mengonfirmasi terlebih dahulu isu miring itu. Dalam Merdeka edisi 16 April 1977, ia secara tegas membantah anggapan itu, dan PPP tak akan melenceng dari jalan strategi nasional.

Menurut Mahbub, PPP memang ingin melakukan perubahan mendasar, tetapi bukan mengubah bentuk negara berdasarkan Islam.

Strategi elegan pun dilakukan PPP saat menjelang Pemilu 1977. Nuddin Lubis, saat berkampanye di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, berpesan kepada para pendukung partai untuk jangan meniru seperti pendukung di daerah lain, yang memasang palang “stop parpol” atau “stop Golkar.”

Di dalam Merdeka edisi 21 April 1977, Nuddin juga menanggapi isu pemaksaan mencoblos calon legislatif tertentu. Ia menganjurkan agar pendukung Kakbah membuat dan memasang palang bertuliskan “stop paksaan” di depan pintu rumah masing-masing. Tujuannya, agar pelaku “pemerkosa” hak-hak demokrasi sadar dan mundur teratur.

Pada 1984, PPP mengganti lambang partai menjadi bintang. Setelah itu, partai ini bergelut dengan mesin Orde Baru Golkar dan PDI. Saat ini, partai yang sekarang dipimpin Muhammad Romahurmuziy tengah berjuang mencapai ambang batas parlemen.