Laporkan politik uang di Sumbar dapat hadiah Rp1 juta

Masyarakat di Solok Kota, Sumatera Barat, akan mendapatkan hadiah Rp1 juta jika berani melaporkan adanya praktik politik uang  saat masa tenang dan menjelang pemilu 17 April 2019. Namun, laporan tersebut harus disertai bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

Hadiah tersebut diberikan oleh Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan di Solok, Minggu (15/4). Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan sejumlah calon legislatif dan ketua partai di wilayah tersebut.

Menurutnya, politik uang tidak boleh menjadi satu-satunya cara menghalalkan diri untuk memperoleh kekuasaan.

"Bagaimana dengan nasib calon legislatif yang tidak mempunyai uang? tentu akan langsung kalah. Maka itulah harus dilawan agar demokrasi berjalan adil," ujarnya di Solok, Minggu (15/4).

Masyarakat, kata dia, umumnya segan melaporkan praktik politik uang, karena terkadang mengenal pelakunya. Padahal, kata Dony, dalam peraturan KPU, yang diproses hukum hanyalah pihak yang memberi. Adapun yang menerima politik uang tidak akan dijerat oleh hukum. 

Selain masyarakat dan peserta pemilu, penyelenggara KPU juga diingatkan agar bekerja keras mewujudkan pemilu yang tertib, aman, dan lancar. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Alfitra Salam mengingatkan independensi panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) di masa tenang hingga hari pemungutan suara. 

"DKPP RI mengimbau rekan-rekan panwas dan Bawaslu untuk bekerja secara independen dan profesional di masa tenang dan pemilu nanti," ujar anggota DKPP RI, Alfitra Salam.

Dia juga meminta anggota Badan Pengawas Pemilu (Baawaslu) dan Panwaslu untuk menindak seluruh pelanggaran, termasuk politik uang dan serangan fajar yang yang rawan terjadi di masa tenang dan hari pencoblosan.

"Kita harus siap dan pastikan bahwa kita bekerja sesuai aturan dan undang-undang. Jangan sampai DKPP melakukan pemecatan lagi seperti beberapa waktu lalu," ujar Alfitra disambut tawa peserta yang hadir.

Selain itu, ia meminta agar panwas mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di sekitar TPS.

"Kita harus siap secara fisik dan mental agar jika misalnya ada masalah, kita dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah dan tidak menjadi bagian dari masalah tersebut," Alfitra menambah. (Ant)