Politikus PKS minta pemerintah antisipasi lonjakan Covid-19 pascapilkada

Pemerintah diminta tidak menganggap enteng pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020 saat masa pandemi Covid-19. Kesiapan sarana dan prasarana testing, tracing, dan treatment (3T) harus disiagakan, mengingat sebagian besar rakyat akan melakukan hak pilih di TPS yang notabene tempat umum.

"Saya juga mengingatkan pemerintah untuk tidak memandang enteng pelaksanaan pilkada serentak. Kesiapan sarana dan prasarana 3T harus disiagakan mengingat ada 100.359.152 pemilih dan 50,2% adalah perempuan yang akan berbondong-bondong mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya," ujar anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (9/12).

Melakukan testing bagi petugas dan pemilih menjadi satu cara untuk mencegah penyebaran dan menimbulkan klaster penularan Covid-19 pascapilkada. Penambahan ruang-ruang isolasi dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pasien setelah proses penghitungan suara selesai.

"Jangan sampai pilkada menjadi bencana," tegas Netty.

Di samping itu, Netty juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang menggunakan hak pilihnya maupun yang akan menunaikan tugas sebagai PPS, panwas, dan saksi, tetap secara ketat menegakkan protokol kesehatan. 

"Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah cara efektif untuk melindungi diri selama proses pemungutan hingga penghitungan suara selesai," ujar Netty.

Dia meminta publik untuk tidak sama sekali abai terhadap protokol kesehatan. Sebab pandemi, bukan isapan jempol belaka. Hal itu diyakininya melihat kasus konfirmasi positif terus melonjak dan korban pun terus berjatuhan setiap harinya. 

"Sekarang bukan hanya berita kematian orang yang tidak kita kenal atau orang jauh, namun sahabat, kerabat, bahkan keluarga dekat pun banyak yang mengirimkan kabar duka akibat Covid-19," tandasnya.

Sebagai informasi, hari ini merupakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Pesta demokrasi ini tetap digelar dengan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP padahal banyak mendapat kritik dari publik lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir.