Penghitungan suara paling rawan kecurangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memetakan sejumlah potensi kecurangan yang mungkin terjadi pada gelaran Pemilu 2019. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, kecurangan paling rawan terjadi pada proses penghitungan suara. 

"Kunci kerawanan itu ada pada tahap penghitungan suara. Apalagi, dibutuhkan 11 menit rata-rata per orang," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2).

Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), penghitungan suara bakal digelar pada hari pemungutan suara. Penghitungan suara diawali hitung suara untuk pemilihan presiden (pilpres), dilanjutkan pileg untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Kemudian per TPS (tempat pemungutan suara) apa bisa selesai pada pukul 24.00," tutur Tjahjo. 

Terkait daerah yang masuk kategori rawan kecurangan, Tjahjo mengatakan, peta kerawanan Kemendagri masih identik dengan yang dibikin oleh TNI-Polri. Papua masih menjadi daerah paling rawan pelanggaran dan konflik pemilu. "Karena Papua masih menggunakan sistem noken, juga kondisi geografisnya," imbuhnya. 

Ditambahkan Tjahjo, demi menekan kerawanan di Papua, Kemendagri, TNI-Polri, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu terus melakukan sosialisasi agar pemilu dengan sistem noken tetap berjalan secara demokratis. Penghitungan suara noken itu pun nantinya diimbau agar dilakukan secara mendetail dan adil.

Meskipun kerawanan masih belum dapat dinetralisasi sepenuhnya, Tjahji menegaskan, tidak akan ada penundaan penyelenggaraan pemilu di Papua. "Deteksi dini ada pada stabilitas dan itu terus kita lakukan. Pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam saja," ujarnya.