Bawaslu gandeng masyarakat sipil awasi Pemilu 2019

Maraknya kasus SARA dan ujaran kebencian membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng masyakart sipil untuk mengawasi pesta demokrasi 2019 dan Pilkada 2018.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku bersyukur adanya dukungan dari masyarakat sipil dalam mengawasi Pemilu. "Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil masih sangat banyak," katanya dalam acara diskusi Sinergi Pengawasan dan Pemantauan Pilkada 2018, di Aone Hotel, Jakarta (19/4).

Bawaslu telah membuat sejumlah skema pelibatan masyarakat sipil dari proses pengawasan berdasarkan amanat UU Nomor 7 mengenai melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Kemudian, sambungnya, dengan membuat pusat pengawasan partisipatif melalui gerakan masyarakat partisipatif secara sukarela. Gerakan itu bakal menggandeng kampus, Pramuka, forum warga, serta kanal laporan warga kepada Bawaslu. 

Bawaslu juga menggelar konsolidasi bersama masyarakat sipil demi menggaungkan kembali yang telah dilakukan pada pilkada di 171 daerah. Mengambil tema "Tolak Politik Uang dan Isu Sara".

Belajar dari gelaran Pilkada serentak pada 2015 dan 2017, dalam mengkondisikan Pemilu yang utuh sebagai milik rakyat, rupanya masih menemukan banyak hambatan dan rintangan. 

Hambatan dan rintangan yang dihadapi adalah maraknya hate speech atau ujaran kebencian, politisasi SARA serta politik identitas yang menyerang dan merugikan calon tertentu, praktik politik uang, serta persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNl/Polri.

Gerakan Bersama Rakyat (Geber) yang berasal dari berbagai LSM di antaranya Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KKPI), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

LSM lainnya adalah LSM Kemitraan, Indonesian Corruption Watch (ICW), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) serta para pegiat Pemilu lainnya melakukan sinergi bersama Bawaslu demi mewujudkannya Pemilu berintegritas.

Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi menjelaskan, Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Maka itu, rakyat dalam pemilu yang berasal dari masyarakat pemilih merupakan jantung dari proses pengambilan kebijakan pemerintah. 

Maka itu, demi mengembalikan Pemilu sebagai milik rakyat sepenuhnya, dibutuhkan penguatan masyarakat sipil. "Penguatan itu juga mencakup akses dan kemudahan bagi pemantau Pemilu dan masyarakat sipil terhadap data dan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada," katanya.