Komisi II DPR setujui penambahan anggaran untuk KPU dan Bawaslu

Komisi II DPR menyetujui penambahan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp7 triliun dan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp6 triliun. Penambahan anggaran untuk badan penyelenggara pemilu ini bertujuan untuk meminimalisir resiko, mengingat Pemilu 2024 mencakup tiga agenda yakni pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) yang dilakukan secara bersamaan dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"KPU dan Bawaslu bekerja berbasis anggaran, jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, maka kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat berisiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita," kata Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu,(21/9). 

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung data jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 894 meninggal dunia dan sebanyak 5.175 mengalami sakit.

"Agenda Pemilu kita di tahun 2024 ini, akan sangat padat dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam. Tentunya akan menjadi Pemilu yang melelahkan jika jumlah petugasnya tidak sebanding, dan kita tidak menginginkan ada korban yang sakit serius, meninggal hanya karena kelelahan nantinya," ujarnya. 

Untuk itu, Junimart mengatakan, pihaknya telah meminta agar Badan Anggaran (Banggar) DPR memenuhi penambahan anggaran tersebut. Banggar diminta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran KPU dan Bawaslu pada tahun 2023 mendatang secara definitif.

Dia menambahkan, anggaran itu dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik. 

“Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan peristiwa miris pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi. Harapannya jangan ada korban jiwa lagi, apa lagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan," ucap Junimart.