Komnas HAM sebut polisi berlebihan tangani aksi mahasiswa

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai kepolisian berlebihan dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9) lalu. Menurut dia, seharusnya kepolisian tidak menggunakan kekerasan dalam menghalau mahasiswa. 

"Jadi, tidak perlu menggunakan kekerasan yang berlebih dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Jadi, kita tahulah mahasiswa menyampaikan aksinya itu, jadi kita respect saja. Hormati," ujar Amiruddin usai mengunjungi peserta aksi unjuk rasa yang dirawat di  Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Jakarta, Kamis (25/9). 

Namun demikian, Amiruddin mengatakan, belum bisa menyebut polisi melanggar aturan dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. Ia mengatakan, Komnas HAM masih harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. 

"Mungkin nanti kita lihat lebih jauh akan seperti apa. Dari video-video yang beredar itu kita coba lihat juga ini seperi apa yang terjadi," imbuhnya.

Amiruddin menambahkan, pihaknya juga perlu menggali keterangan dari para korban lebih dalam. Pasalnya, korban-korban yang ada RSPP dan RS Pelni belum bisa bicara banyak mengenai kekerasan yang mereka alami. 

"Tidak ada yang disampaikan karena masih pusing-pusing mungkin, ya. Tapi, (korban) mengatakan bahwa ada yang terjatuh waktu lari, tiba-tiba kepalanya kena sesuatu, dia gatau karena apa, tiba-tiba sudah luka," ucap Amiruddin. 

Di RSPP, mahasiswa yang menjadi korban kekerasan berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Pamulang, dan Universitas Esa Unggul.

Amiruddin juga menepis isu ada mahasiswa Universitas Al-Azhar bernama Faisal Amir meninggal dunia. Menurut dia, Faisal saat ini masih dirawat oleh tim dokter di RS Pelni.

"Saya sudah lihat langsung tadi, bahwa tentang Faisal yang banyak beredar di mana-mana, katanya meninggal, saya temui langsung bersama ibunya sudah ditangani oleh dokter dengan baik," katanya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar untuk menolak rencana DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah RUU kontroversial lainnya. Tak hanya di DPR, aksi unjuk rasa juga terjadi di sejumlah daerah.