Pemilu 2024: 2 parpol baru diprediksi melenggang ke parlemen

Dua partai politik (parpol) baru diprediksi berhasil melenggang ke parlemen pada 2024. Pangkalnya, perpindahan suara pemilih dari satu partai ke partai lain dari pemilu ke pemilu mengalami penurunan signifikan.

"Secara matematis, pada Pemilu 2024 itu, kan, paling bisa menghadirkan untuk 2 partai politik baru masuk parlemen," ucap Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, Selasa (27/9).

Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi jika suara pemilih pada Pemilu 2024 terkonsentrasi atau tidak menyebar. Dengan demikian, tidak mengulangi hasil kontestasi sebelumnya.

"[Suara pemilih] pada Pemilu 2019 itu menyebar. Suara partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold itu 9,71% dan itu menyebar pada 6 partai," paparnya.

"Kalau itu terkonsentrasi pada 2 partai, maka partai politik baru bisa lolos. Asumsinya begitu," imbuh dia.

Menurut Erik, tren pemilih sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 hingga 2019 semakin stabil. Saat ini, tingkat volatilitas partai-partai sekitar 10%. "Pemilu 2014 itu sekitar 26 koma sekian persen, hampir 27%."

Di sisi lain, dia menilai, kepercayaan masyarakat menjadi tantangan bagi parpol lama dan baru. Bagi partai baru, menghadapi cobaan untuk memperkuat kelembagaannya, menghadirkan narasi baru sebagai alternatif pilihan, dan meraih 4% suara sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

"Parpol harus memiliki kepengurusan di semua provinsi, pada 75% kabupaten/kota, dan belum lagi syarat keanggotaan. Itu yang kemudian di titik tertentu pasti akan memunculkan batasan bagi hadirnya partai-partai baru," paparnya.

Otonomi atau pengorganisasian yang masih bergantung pada ketokohan juga menjadi tantangan lain bagi parpol baru. "Itu problemnya enggak hanya di partai baru," kata Erik.

Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 24 parpol lolos ke tahap verifikasi calon peserta Pemilu 2024. Totalnya ada 40 parpol yang mendaftar. Sebanyak 9 parpol di antaranya adalah petahana atau memiliki keterwakilan di DPR. 

Namun, seluruhnya belum tentu dapat berpartisipasi pada kontestasi 2 tahun mendatang. Pangkalnya, parpol harus dinyatakan lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual terlebih dahulu.