Perludem: Kampanye politik di Indonesia fokus mencari kesalahan

Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan dinamika kampanye saat ini telah bergeser dari kampanye program kepada dinamika mencari kesalahan. Hal tersebut terjadi karena suhu politik di Indonesia semakin panas. 

"Dinamika kampanye kita bergeser dari kampanye program ke dimanika mencari cari kesalahan. Ini menjadi tidak sehat karena pendekatanya adalah yang penting cari kesalahan dulu. Akhirnya yang kebanjiran laporan kan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Media Center Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (21/11).

Dia mengatakan, setidaknya ada empat hal yang memicu naiknya suhu politik pada Pemilu 2019 mendatang. 

Pertama, terjadinya dinamika kompetisi di antara peserta Pemilu. Hal ini terjadi terutama di antara pasangan calon (paslon) calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) beserta koalisinya. 

"Paling sederhana, contohnya politik saling melapor di antara sesama peserta Pemilu akibat sengitnya persaingan," kata Titi.

Menurut dia, hal ini dipengaruhi kontestas Pemilu Presiden (Pilpres) yang hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres. Kemudian ada 16 partai politik (parpol) yang ikut bertarung dalam Pemilu 2019, yang juga harus bersaing menembus ambang batas 4%. 

Kondisi ini membuat setiap suara menjadi sangat berharga, baik bagi parpol maupun peserta Pemilu. Karenanya, segala daya dan upaya dilakukan guna meyakinkan pemilih. 

Sayangnya, dinamika kompetisi saat ini menurut Titi lebih banyak mengintai dan mencari celah kesalahan lawan politiknya. 

"Tujuannya untuk membangun persepsi publik, bahwa kami atau kelompok kami yang paling berpihak ke masyarakat. Maka diciptakanlah isu seperti APK (alat peraga kampanye) yang bergambar Jokowi menggunakan mahkota raja, sehingga isu itu menjadi luar biasa," katanya. 

Titi pun menyayangkan pergeseran dinamika dari kampanye program ke kampanye mencari kesalahan. Padahal menurutnya, hal itu tidak sehat karena pendekatannya adalah mencari kesalahan terlebih dahulu. Titi menyebut politik seperti itu sebagai politik stigma. 

Faktor kedua yang memicu naiknya suhu politik pada Pemilu 2019 mendatang, lanjut Titi, adalah perilaku kampanye pasangan capres dan cawapres. Dia mencontohkan ucapan Prabowo Subianto tentang tampang Boyolali atau pernyataan Joko Widodo seputar politik Genderuwo. 

Ketiga, isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola Pemilu. Salah satu yang menjadi contoh adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang hingga saat ini belum selesai.

Titi menuturkan, isu tersebut tidak hanya berkenaan dengan tahapan Pemilu, tapi juga dianggap merugikan salah satu paslon. 

Faktor keempat terkait dengan netralitas penyelegara Pemilu. 

"Isu ini cepat sekali untuk menaikan suhu politik, terutama jika dikaitkan dengan salah satu pihak calon," katanya. 

Menurut dia, hal tersebut akan semakin parah jika dipolitisasi oleh salah satu peserta pemilu. Titi mencontohkan kasus mahar Rp500 miliar yang mengemuka saat penetapan Sandiaga Uno sebagai wakil pendamping Prabowo. Titi mengatakan, saat Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti kasus itu, Bawaslu dianggap masuk angin oleh salah satu kubu. 

"Begitu juga dengan isu disabilitas mental, KPU dianggap sengaja membuat aturan yang tidak masuk akal. padahal itu merupakan implementasi dari UU pemilu yang mewajibkan semua warga negara didata sebagai pemilih Pemilu,"kata Titi.