Politikus PKS soroti kabar dua konsorsium mundur dari proyek IKN 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyoroti kabar dua konsorsium batal mengucurkan dananya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Baginya, pembatalan tersebut menjadi indikasi sulitnya meyakinkan investor terlibat dalam proyek besar dan tidak memiliki sentimen ekonomi. 

"Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/3).

Menurutnya, ada berbagai faktor yang menjadi perhatian pemodal sebelum berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan pemerintah daerah, hingga permintaan masyarakat, misalnya. 

"Sudah terpenuhikah IKN ini?" tanya anggota Komisi II DPR itu.

Selain itu, tambah Mardani, ada risiko politik dari proyek pembangunan IKN. Contohnya, kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.

"Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan," jelasnya. Karenanya, pemerintah diminta menjadikan pembatalan ini sebagai peringatan agar mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya.

Sebelumnya, salah satu investor, SoftBank, membatalkan komitmennya untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Padahal, SoftBank sempat berencana membenamkan dana hingga US$40 miliar.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, salah satu yang mengganjal investasi IKN adalah adanya proposal yang tidak bisa diakomodasi pemerintah. Disinggungnya pada kasus Softbank, yang salah satu permintaan kompensasinya ditolak lantaran bertentangan dengan UU 3/2022 tentang IKN. 

"Dan juga saya tidak akan heran kalau ada satu atau dua lagi konsorsium yang mundur," ucapnya, beberapa waktu lalu.