Pramono Anung bantah aliran dana dari Istana soal isu penundaan pemilu

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, memastikan tidak ada anggaran dari Istana Kepresidenan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan seharusnya menjadi terang benderang bagi publik.

Hal itu diungkap Pramono menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyinggung isu masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Politikus PKS itu menduga ada anggaran untuk mendukung isu-isu tersebut.

"Tidak ada anggaran di Setneg (Sekretariat Negara), Setkab (Sekretariat Kabinet) maupun KSP (Kepala Staf Kepresiden) mengenai hal ini. Sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah empat kali menyampaikan hal itu kepada publik. Terakhir pada 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ujar Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Kendati begitu, Pramono tidak menampik adanya upaya dari segelintir pihak yang mendorong isu tersebut. Akan tetapi, merubah UU atau amendemen bukanlah hal yang mudah dan berdampak pada isu-isu politik lainnya.

"Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya mencoba. Tetapi kan kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amandemen Undang-undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena saya termasuk bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ucap Pramono.

Hal yang sama disampaikan Menteri Sekretariat Negara (Menseneg), Pratikno. Dia membantah adanya anggaran yang dikeluarkan Istana Negara untuk mendorong isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Jokowi.

"Mengenai anggaran tiga periode tentu tidak ada," ujar Pratikono dalam kesempatan yang sama.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah pihak menyatakan mendukung adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Bahkan, sejumlah kepala desa sempat mendeklarasikan hal itu.