Presiden PKS ungkap syarat ini jika ingin berkoalisi dengan PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya terus membuka pintu komunikasi dengan partai politik lain untuk membentuk koalisi di Pilpres 2024. Syaikhu menegaskan, PKS hanya akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki misi yang sama untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).  

"Mitra koalisi yang memiliki platform pembangunan yang sama, yang ingin sama-sama membawa perubahan dan kita semua ingin adanya perubahan. Kita semua ingin adanya kemajuan, bukan kamendekan apalagi kemunduran," ujar Syaikhu dalam pidatonya saat membuka Rapimnas DPP PKS, Senin (20/6).

Menurut Syaikhu, PKS terus berkomunikasi dengan banyak parpol. PKS sangat terbuka untuk duduk bersama mengusung politik kebangsaan, politik negarawan, politik kolaborasi yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Oleh karena itu salah satu kriteria capres-cawapres PKS adalah kombinasi pasangan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan negeri kita ini," katanya.

Menurut Syaikhu, penentuan sikap PKS berkoalisi merupakan kewenangan penuh Majelis Syura PKS. Kendati demikian, dia meminta peserta rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk memberikan masukan-masukan terkait capres-cawapres yang diusung PKS, termasuk parpol calon mitra koalisi.

Sekedar informasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menggelar rapimnas untuk membahas persiapan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Rapimnas diikuti 90 kader, terdiri dari unsur pimpinan harian DPP, unsur ketua bidang, fraksi DPR/MPR, wakil sekretaris jenderal, unsur bendahara umum, staf kantor presiden PKS, dan ketua DPP PKS (34 orang).

"Kita tidak ingin mendahului Majelis Syura yang menjadi memiliki kewenangan untuk menentukan capres-cawapres dan kemana akan berkoalisi. Tetapi masukan-masukan tadi akan kami jadikan masukan kepada Majaelis Syura sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan dan keputusan sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang terekam oleh bapak-ibu (peserta rapimnas)," pungkas dia.