PKS: Isu LPG 3 kg dan Pertalite naik bikin masyarakat tambah panik
"Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat."

Pemerintah melempar wacana menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg dan Pertalite. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah berlaku adil dan transparan.
Mulyanto juga meminta pemerintah tidak sembrono melempar wacana kenaikan harga LPG 3 kg dan Pertalite yang bisa membuat masyarakat semakin panik. Pangkalnya, BBM jenis Pertamax belum lama ini mengalami kenaikan harga.
Sehingga, kalau pemerintah terus bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kg, maka akan menambah kepanikan masyarakat dalam menghadapi beban hidup yang semakin berat.
"Jangan pemerintah lebih melindungi kepentingan oligarki dan memanja mereka dengan berbagai fasilitas dan kemudahan usaha. Sementara, beban kenaikan harga barang-barang pokok ditimpakan kepada masyarakat," katanya kepada Alinea.id, Selasa (5/4).
Menurut Mulyanto, pemerintah harus adil di dalam mengelola beban ekonomi pada masa sulit seperti saat ini. Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat perang Rusia-Ukraina.
"Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat," sesalnya. Dia berpendapat, mestinya yang pertama-tama menanggung beban tersebut adalah pemerintah, BUMN, termasuk dunia usaha.
Mulyanto lantas minta pemerintah terbuka soal penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Alasannya, kenaikan harga migas dunia diiringi lonjakan harga CPO, batu bara, tembaga, nikel, dan lain-lain.
Sebagai negara pengekspor komoditas energi dan sumber daya mineral (ESDM), Indonesia tentu mendapatkan banyak keuntungan.
"Hitungan kasar saya, penerimaan negara dari ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral lebih besar ketimbang besarnya defisit transaksi impor migas. Kelebihan ini, kan, dapat digunakan untuk mengompensasi kenaikan harga-harga dalam negeri," jelasnya.
Mulyanto juga mendorong agar pajak ekspor/royalti dari komoditas CPO, batu bara, tembaga, nikel, dan lain-lain dinaikkan secara progresif sesuai kenaikan harga dunia. Apalagi, pada saat harga komoditas tersebut sedang tinggi-tingginya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ancaman nyata kala mesin mulai menggantikan manusia
Jumat, 02 Jun 2023 18:48 WIB
Kerawanan Pemilu 2024: Dari politik uang hingga intimidasi
Rabu, 31 Mei 2023 16:44 WIB