Baru koreksi 2 LAHP, Ombudsman akan panggil lagi Gubernur Anies

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyatakan, sudah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap penutupan jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah Ombudsman mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada 26 Maret 2018, Pemprov telah melakukan dua tindakan korektif dari LAHP tersebut.

Dua dari lima tindakan korektif yang dilakukan Pemprov DKI adalah sosialisasi rencana peremajaan pasar blok G, pendataan dan validasi PKL di Jalan Jatibaru.

“Progresnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya kami akan melakukan pemantauan terhadap tindakan korektif atau menutup kasus ini,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugeroho, Rabu (4/7).

Pemantauan tersebut untuk memastikan dua tindakan korektif yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan atau justru tidak berjalan. Selain itu, Ombudsman juga akan terus melakukan pemantauan terhadap ketiga saran lain yang belum dilaksanakan.

“Kalau dua yang sudah dijalankan stuck, ya bisa jadi LAHP yang sudah kami sampaikan naik statusnya jadi rekomendasi,” ujar Teguh.

Sebaliknya, apabila pemprov DKI terus melakukan segala saran yang telah diberikan Ombudsman, penyelidikan tersebut mungkin saja dihentikan karena dianggap sudah dalam proses perbaikan. Kendati demikian, Ombudsman dalam waktu dua minggu ke depan akan memanggil Gubernur Anies Baswedan untuk menanyakan perkembangan tindakan korektif Pemprov terhadap Pasar Tanah Abang.

Terkait penutupan Jalan Jatibaru, Ombudsman masih tetap meminta agar Pemprov segera mengembalikannya pada kondisi semula. Sebelumnya, Ombudsman telah memberikan tenggat waktu 60 hari pada Pemprov DKI untuk membuka kembali jalan tersebut.

Sedangkan pada pertemuan terakhir Ombudsman dengan Anies, diutarakan permintaan pembukaan Jalan Jatibaru seusai Sky Bridge dibangun.

“Pembukaan Jalan Jatibaru masih mungkin didiskusikan,” tuturnya.

Berdasarkan pendataan Pemprov DKI Jakarta, sudah ada sebanyak 372 pedagang yang menggunakan tenda dan hampir 200 pedagang nontenda yang sudah tervalidasi di Tanah Abang. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi para pedagang tersebut ke tempat sementara sampai pembangunan Sky Bridge selesai.