Komisi II desak Kemenkeu cairkan anggaran KPU

Anggota Komisi II DPR, Guspardi, meminta pemerintah untuk segera mencairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Menurutnya, dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan tahapan  pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022. Kemudian, tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta tahapan lainnya seperti penetapan peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022.

"Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (2/8).

Untuk dapat menyelenggaran berbagai tahapan pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun, berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun baru dicarikan Rp2,4 triliun. Lalu, pada 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun.

"Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 T yang belum dicairkan oleh pemerintah," ujar Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengungkapkan, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni 2022, ia sudah menyuarakan dan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan.

"Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," ucap dia.

Oleh karenanya, ia berharap Kementrian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh anggarannya oleh komisi II DPR RI .

"Kemudian kita juga berharap dukungan dari kawan-kawan di Badan anggaran  untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan. Demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU," ujar Guspardi.

Kendati demikian, Guspardi juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan sejumlah tahapan berpotensi tak dapat berjalan secara optimal karena tak didukung pemenuhan anggaran yang dibutuhkan. Pencairan anggaran KPU untuk tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Padahal anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.

"Sementara KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung pada 14 Juni 2022," kata Hasyim di kantor KPU RI, Senin (1/8).