Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Penolakan

Pansus Papua DPD telah bertandang ke Jayapura guna melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menjaring aspirasi dari segala elemen kelompok di Papua. RDP telah dilakukan pada 27 November dan menghasilkan sepuluh kesimpulan.

Kesimpulan secara garis besar mencakup masalah eksistensi orang asli Papua (OAP) di ranah politik dan segala pembuatan kebijakan di tanah Papua, evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang mementingkan kesejahteran OAP, peninjauan kembali agenda dan program BIN (Badan Intelijen Negara) di Papua, dan mengkaji kembali penataan daerah yang menimbulkan perpecahan.

Kemudian, mempercepat penyelesaian kasus HAM di Papua, mendukung pelurusan sejarah Papua, penyelesaian isu rasialisme, pembebasan aktivis dan mahasiswa Papua, menakar dampak negatif investasi bagi masyarakat Papua ke depan, penguatan partai politik lokal, dan melakukan dialog intensif.

Poin-poin inilah yang menjadi catatan dari RDP perdana Pansus Papua DPD dan beberapa elemen kelompok masyarakat. Sayangnya, kesimpulan ini tidak menyertakan kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menolak diajak berdiskusi. RDP akhirnya hanya dilakukan antara Pansus Papua DPD dan Dewan Adat Papua, pegiat HAM, tokoh politik, dan tokoh agama.

Saat dihubungi reporter Alinea.id, Ketua I KNPB Warpo Sampari Warik Wetipo menegaskan, KNPB dan ULMWP sepakat tidak menghadiri undangan Pansus Papua DPD. Bagi mereka, menghadiri RDP merupakan langkah yang sia-sia.

Warpo menilai kehadiran mereka pada RDP tidak ada gunanya. RDP yang digelar Pansus Papua DPD hanya bentuk kepedulian formalitas seperti yang sering dilakukan sebelumnya.

“Itu sama saja dengan pertemuan 23 kepala suku yang mengatasnamakan masyarakat Papua dan makan-makan dengan Jokowi di Papua. Sama saja, itu kelompoknya sama, mereka sudah dimodifikasi lalu mereka itu hanya ganti jubah,” kata Warpo, Jumat (29/11).

Karena itu, bagi Warpo, RDP Pansus Papua DPD dengan beberapa elemen kelompok masyarakat Papua tidak mewakili suara masyarakat Papua. Mayoritas masyarakat Papua masih menolak berdialog dengan pemerintah sebelum Papua aman dan nyaman.

“Demokrasi orang Papua bukan seperti itu. Itu hanya musyawarah, hanya mufakat, hanya elite-elite saja kumpul, mereka hanya melakukan formalitas saja,” terang dia.

Dia menyebutkan, jika Pansus Papua DPD serius ingin menyelesaiakan persoalah di Papua sebaiknya tidak memaksa masyarakat berdialog dengan pemerintah. Tapi terlebih dahulu menghilangkan segala macam ancaman dan intimidasi yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, dia juga menyebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan belum bisa dilakukannya dialog. Jika dialog ini hendak dilakukan, kondisi yang disampaikannya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.