PDIP sayangkan Bawaslu Surabaya rekomendasikan hitung suara ulang

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, yang memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS di Kota Surabaya. Menurut Hasto, Bawaslu seharusnya tidak gegabah memberikan rekomendasi tersebut karena berpotensi merugikan pihak tertentu.

"Bawaslu segala sesuatunya sebelum berbicara harus melalui kajian. Jangan sampai membuat sebuah pernyataan yang merugikan, apalagi ada indikasi misalnya dengan pihak tertentu. Segala sesuatunya harus cermat yang keluar dari KPU maupun Bawaslu," kata Hasto di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang DH. Menurutnya, sebagai institusi pengawasan pemilu yang memiliki kaki tangan sampai ke TPS, seharusnya Bawaslu bisa mengantisipasi hal tersebut.

Pihak penyelenggara tingkat TPS, kata Bambang, telah bekerja maksimal agar pemilu diselenggarakan sesuai mekanisme. Oleh karena itu, para penyelenggara pemilu seharusnya bisa menjadi instrumen untuk mengantisipasi dugaan kecurangan.

"Bawaslu kan punya pengawas sampai tingkat TPS. Kalau ada secepat kilat mengeluarkan pernyataan itu, itu sama saja tidak percaya dengan organnya sendiri," kata dia.

Namun begitu, dia menghargai semua keputusan Bawaslu. Sebab, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan pelaksanaan penghitungan suara ulang di sebuah lokasi.

"Itu kan tergantung KPU setempat. KPU pasti tahu pasti di lapangan, kita serahkan kepada penyelenggara," kata dia.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menilai rekomendasi Bawaslu tersebut tidak akan berpengaruh pada perolehan suara presiden. Penghitungan itu hanya terkait suara pemilihan legislatif.

"Ini tidak berpengaruh dengan perolehan suara Pilpres. Yang penghitungan ulang hanya legislatifnya saja," kata dia.

Meskipun ada potensi gesekan antarpartai politik koalisi, dia memastikan dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Dia meyakini, persoalan yang terjadi di partai koalisi akan lebih mudah dicari jalan keluar karena mereka telah memiliki kesepahaman dalam menghadapi pemilu.

"Kalau antarpartai koalisi itu akan lebih mudah untuk dikoordinasikan dalam internal," kata Arya.

Berbeda dengan PDIP, PKB yang berada dalam koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, mendukung rekomendasi Bawaslu. Pihak PKB juga telah menyampaikan desakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan rekomendasi tersebut.

"Semua sudah kami sampaikan ke KPU," kata Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf.

Selain PKB, ada empat partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang mendukung rekomendasi Bawaslu. Mereka adalah DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo mengatakan ada 8.146 TPS yang mendapat rekomendasi penghitungan suara ulang. Jumlah tersebut merupakan jumlah total seluruh TPS yang berada di Surabaya.

Namun Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Yaqub Baliyya mengoreksi hal tersebut. Menurutnya, penghitungan suara ulang hanya dilakukan di sejumlah TPS di 70 keluarahan yang ada di 26 kecamatan di Surabay. Namun dia tak merinci jumlah dan TPS mana saja yang dimaksud.

"Sepengetahuan saya, pleno rekomendasi itu untuk TPS-TPS yang C10-nya bermasalah atau ada selisih. Dan itu pun tidak langsung hitung ulang, tapi di buka C1 plano dulu, kalau ditemui selisih di C1 plano baru hitung ulang," katanya di Surabaya, Senin (22/4). (Ant)