PKP: Usulan pemerintah jadwal Pemilu 2024 Lebih moderat

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menilai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan pemerintah pada 15 Mei 2024 lebih moderat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri mengusulkan 21 Februari 2024.

"Adanya pembedaan syarat verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu dari Mahkamah Konstitusi (MK), maka usulan pemerintah agar jadwal pemilu dimundurkan ke  Mei terbilang lebih moderat dibandingkan usul KPU,"  kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP, Said Salahudin, Minggu (10/10).

Dia mengungkapkan, jadwal pemilu berkorelasi dengan banyak aspek, antara lain terkait dengan persiapan parpol dalam memenuhi persyaratan verifikasi. Karena itu, jika pemilu digelar Februari sebagaimana usulan KPU, maka konsekuensinya pelaksanaan verifikasi akan dimulai lebih cepat dua bulan.

"Percepatan tersebut berimplikasi pada pendeknya waktu bagi parpol untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan verifikasi," beber dia.

Said melihat, skema itu memunculkan kerugian khususnya kepada parpol non-parlemen dan parpol baru yang berdasarkan Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 diberi syarat lebih berat dari pada sembilan parpol parlemen.

"Berdasar putusan MK itu, sembilan parpol parlemen hanya dipersyaratkan lulus verifikasi administrasi, sedangkan tujuh parpol non parlemen dan parpol baru dipersyaratkan harus lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual," ujarnya.

Said menyatakan, jika semua parpol diberi syarat yang sama, misalnya diwajibkan verifikasi faktual, atau hanya diwajibkan verifikasi administrasi, maka perubahan jadwal pemilu sebetulnya masih bisa dikompromikan untuk dimajukan atau dimundurkan.

Said mengungkapkan, dengan adanya pembedaan syarat versi MK, maka usulan pemerintah agar jadwal pemilu dimundurkan ke bulan Mei terbilang lebih moderat.

“Karena itu agar jadwal pemilu bisa cepat diputuskan, saya usulkan semua parpol diajak bicara dalam forum rembuk nasional agar asas keadilan pemilu dapat dipenuhi,” imbuhnya.

Said mengatakan kalau mau yang lebih mudah, caranya mudah yaitu aturan verifikasi dibuat seragam kepada semua partai tanpa terkecuali. Misalnya, semuanya diverifikasi faktual atau semuanya cukup diverifikasi administrasi.

Said menilai kalau usulan itu bisa disepakati, maka pemilu yang menurut konvensi selalu digelar April dapat saja ditinjau ulang karena ada argumen konstitusional.