sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sekolah politik calon penguasa: Beban atau kewajiban?

Menteri Tito mengusulkan agar semua calon kepala daerah lulus sekolah politik sebelum resmi diusung.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Minggu, 19 Jan 2020 18:09 WIB
Sekolah politik calon penguasa: Beban atau kewajiban?
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 62142
Dirawat 30834
Meninggal 3089
Sembuh 28219

Sejak masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Garda Maharsi sudah tertarik untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Selain karena jatuh cinta dengan pemikiran Bung Karno, Garda mengaku ingin mengikuti jejak para senior. 

"Rekan-rekan sejawat saya, terutama yang senior, itu ada di PDI-P," kata Garda saat berbincang dengan Alinea.id di kantin DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1). 

Garda aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat kuliah. Di GMNI, Garda bahkan sempat menduduki posisi puncak sebagai ketua dewan pembina untuk wilayah Jateng dan Yogyakarta. 
 
Secara politik, organisasi mahasiswa itu dekat dengan PDI-P. "Ya, (GMNI) membuat saya banyak berhubungan dengan orang-orang PDI-P," kata pria berusia 28 tahun itu. 

Saat ditemui, Garda tampak mengenakan pakaian dan atribut serba merah khas PDI-P yang dipadukan dengan celana pantalon hitam. Berkas-berkas menumpuk di sisi meja pria berusia 28 tahun itu. 

Kini, Garda memang bekerja sebagai tenaga ahli (TA) anggota Komisi VIII dari fraksi PDI-P Selly Andriany Gantina. Sebelum jadi TA, Garda tercatat sebagai caleg dari PDI-P untuk dapil Lampung II pada Pileg 2019. Namun, Garda gagal melenggang ke Senayan. "Ini penugasan dari partai," kata dia. 

Garda bergabung dengan PDI-P pada 2015. Artinya, hanya butuh kurang lebih empat tahun bagi Garda untuk mencatatkan namanya sebagai salah satu caleg di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. 

Menurut Garda, ia dipercaya sebagai caleg karena sudah berulang kali ikut sekolah politik di PDI-P. Pada 2016 misalnya, Garda ikut sekolah politik di DPC PDI-P Sleman. Setahun berselang, Garda kemudian "naik kelas" ke sekolah politik PDI-P tingkat nasional. "Prosesnya berjenjang," imbuh Garda. 

Di sekolah politik itu, ia bertemu banyak kader senior PDI-P, semisal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dari mereka, ia belajar beragam hal, mulai dari ideologi partai hingga cara memanfaatkan APBD dan APBN untuk kepentingan rakyat.  

Sponsored

"Misalnya, dikasih teori pengelolaan APBN, lalu APBD. Misalnya, untuk daerah yang kuat di pertanian. Terus politik anggaran di APBD bagaimana diarahkan untuk penguatan produk-produk dari hasil pertanian di kabupaten atau kota tersebut. Itu ternyata sulitnya bukan main," tutur dia. 

Selain dari kalangan kader senior, menurut Garda, pemateri sekolah politik PDI-P juga berasal dari kalangan profesional, semisal Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang. 

Dari mereka, Garda mengaku belajar cara memetakan kepentingan pemilih serta menentukan isu yang harus ditawarkan kepada konstituen saat pileg. "Saya diajarkan cara itu oleh para pemateri dan para kepala daerah dari PDI-P," ujar dia. 

Berbekal ilmu dari sekolah politik, Garda optimistis bisa lolos ke Senayan jika PDI-P kembali mempercayainya sebagai caleg di pileg berikutnya. Apalagi, ia bakal punya pengalaman praktis sebagai tenaga ahli anggota DPR. 

"Bahkan, kalau partai memberi kesempatan untuk maju di kontestasi pilkada, menurut saya, tak menutup kemungkinan bagi saya (sukses memenangi kontestasi)," ujar lulusan jurusan Filsafat UGM itu. 

Pengalaman serupa juga dirasakan alumni Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem Faisal Pranoto. Di ABN, Faisal mengaku "dicekoki" soal ideologi partai, perundang-undangan dan cara membaca pergerakan isu di ruang publik. 

"Agar saya memahami bagaimana seluk-beluk pembuatan undang-undang. Dari mereka (para pengajar), saya diberi panduan bagaimana ceritanya membaca isu yang beredar lalu menuliskannya dalam bentuk analisis dan berita," ujarnya kepada Alinea.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (15/1).

Faisal lulus dari ABN NasDem pada Desember 2019. Di NasDem, Faisal menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara. Tahun ini, Faisal ditugasi partai menjadi salah satu tenaga ahli Ketua Komisi IX Felly E Runtuwene. 

Komisi IX pada masalah ketenagakerjaan dan kesehatan. "Sehingga pada akhirnya saya pun harus fokus membaca dua isu tersebut setiap harinya," ujar lulusan jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi tersebut.

Seperti di PDI-P, menurut Faisal, penugasan sebagai TA merupakan bagian dari proses kaderisasi berjenjang di NasDem. Pendidikan dan magang politik semacam itu diberlakukan NasDem untuk menyiapkan para kader sebagai pemimpin, baik di ranah eksekutif maupun legislatif. 

"Otomatis kalau jadi TA itu, ya, merupakan penggemblengan politik. Tahapan itu diatur dari Badan Keahlian Partai Nasdem. Mau anggota DPR atau kepala daerah itu nanti tergantung peluang yang datang. Tapi, yang penting kerja-kerja politiklah," ujar Faisal.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) dan Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri) berjalan sebelum memberikan kuliah umum kepada peserta pendidikan bela negara Akademi Bela Negara Partai NasDem Angkatan II di Jakarta, Senin (16/7/2018). /Antara Foto

Silang pendapat soal sekolah politik 

Selain NasDem dan PDI-P, sekolah politik juga rutin digelar Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat dan parpol-parpol lainnya. Tujuannya relatiif sama, yakni menyiapkan kader menjadi pemimpin, baik di sebagai kepala daerah maupun anggota DPR. 

Belakangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar kader-kader parpol yang dicalonkan menjadi kepala daerah wajib dididik terlebih dahulu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pasalnya, tidak semua calon kepala daerah punya pemahaman mengelola anggaran dan pemerintahan.

Namun, usul Tito itu ditolak sejumlah fraksi di parlemen, semisal PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut politikus PAN Guspardi Gaus, sekolah politik untuk calon kepala daerah tidak perlu diformalisasi. 

"Bagi PAN, seleksi kepala daerah itu bersifat alamiah saja. Yang kita calonkan adalah orang yang telah teruji malang-melintang dari berbagai profesi. Menurut kami, melihat track record lebih adil untuk menjamin," ujar Guspardi kepada Alinea.id, Selasa (14/1).

Meskipun diselenggarakan lembaga sekaliber Lemhannas, menurut Guspardi, sekolah politik bukanlah jaminan kepala daerah bakal bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia pun khawatir sekolah politik hanya bakal menjadi ajang negosiasi transaksional untuk menjegal atau memuluskan calon tertentu. 

"Menurut saya, tidak harus sekolah. Jangan formal. Sebab, ini bisa dijadikan ladang untuk bernegosiasi melakukan sesuatu yang tidak pas," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu. 

Penolakan keras juga datang dari PKB. Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menilai, rencana Tito bisa membebani calon kepala daerah yang sedang menyiapkan diri jelang kontestasi. 

"Jangan menambah syarat baru lah yang bisa membebani calon. Kalau memang mau menambah kemampuan, ya, setelah terpilih saja," ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil. 

Menurut dia, sekolah politik untuk para calon seharusnya menjadi tanggung jawab parpol. Apalagi, sekolah semacam itu juga rutin digelar oleh parpol jelang atau usai pemilihan umum. "Lagipula kan proses seleksi ada di partai. Jadi, biar partai saja yang melakukan itu," ujar dia. 

Pendapat serupa diutarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurut dia, sekolah politik seharusnya menjadi tanggung jawab parpol. "Sebab pihak yang disalahkan bila ada kepala daerah yang di-OTT bukan Lemhannas, tapi partai," ujar dia. 

Jika alasannya mengurangi jumlah kepala daerah yang korup dan meminimalisasi malaadministrasi, menurut Mardani, sebaiknya Kemendagri memperkuat pengawasan. Dalam hal ini, ia menyarankan Kemendagri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Sekarang yang diperlukan sebenarnya bukan sekolah, tapi sistem yang bisa membangun integritas itu menjadi sistemik. Selama ini, Kemendagri tak punya keberanian. Mereka  lepas tangan. Akhirnya, ya, terjadilah OTT kepala daerah terus-menerus," tutur dia. 

Berbeda, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyambut baik wacana sekolah politik bagi calon kepala daerah. Menurut dia, pendidikan politik yang diberikan parpol belum cukup dijadikan bekal bagi kepala daerah. Apalagi, sekolah politik parpol cenderung hanya fokus di tataran teoritis. 

Namun demikian, Riza khawatir sekolah politik yang diusulkan pemerintah hanya bakal berhenti sebagai wacana saja. Menurut dia, rencana Tito itu bakal sulit direalisasikan karena butuh anggaran yang besar. 

"Sebab ada 541 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Yang berarti bakal ada lebih dari dua ribu pasangan. Asumsikan saja dua ribu dikali dua. Kan ada empat ribu orang. Nah, apakah Kemendagri dan Lemhannas bisa menyiapkan dananya?" tanya Riza. 

Dukungan untuk sekolah politik juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi, sekolah politik penting untuk bisa memperkaya pengetahuan calon terkait tata kelola pemerintahan. 

"Prinsipnya, kita ingin agar calon kepala daerah itu punya modal leadership dan kemampuan dalam manajerial," ujar anggota Komisi II DPR itu. 

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kanan) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan pasca operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1). /Antara Foto

Bukan jaminan tak ada korupsi

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai sekolah politik bukan jaminan calon kepala daerah yang terpilih berintegritas dan tak bakal korupsi. 

Ketimbang sibuk mengurusi hal yang seharusnya jadi ranah parpol, Fadli menyarankan agar Kemendagri memperkuat pengawasan, semisal membenahi semisal e-planning dan e-budgeting.

"Persoalannya (korupsi) sistemik. Satu, memang ada persoalan integritas individu calon. Makanya, seleksi partai mesti ketat. Kedua, memang ada sumbangsih sistem yang belum bisa sepenuhnya mencegah mafia anggaran bermain," ujarnya.

Karena itu, Fadli berpandangan, sebaiknya sekolah politik diserahkan kepada parpol. "Sebab partai yang bertanggungjawab menyeleksi kader dan melatih kader menjadi pemimpin politik," kata dia.

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan 

Suara senada disampaikan peneliti Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandez. Menurut Arya, sekolah politik akan lebih tepat diselenggarakan oleh parpol ketimbang oleh pemerintah. 

"Pembekalan itu penting agar si calon kepala daerah itu tidak kaget bicara anggaran dan tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan DPRD. Jadi, lebih baik dilakukan partai, bukan oleh lembaga di luar partai," ujarnya kepada Alinea.id

Menurut Arya, setidaknya ada tiga alasan mengapa partai harus menyelenggarakan sekolah politik. Pertama, sumber rekrutmen terdapat di partai politik. Kedua, calon kepala daerah rata-rata merupakan kader partai politik. Terakhir, memperkuat sistem kepartaian.

"Bila itu dilakukan oleh partai, maka fungsi partai yang salah satunya adalah melakukan pendidikan politik bisa terjadi. Itu (sekolah politik) juga dapat memperkuat sistem kepartaian," jelas Arya. 

Berita Lainnya