Isu-isu yang dibahas pada pertemuan Mendagri dengan Sekjen 9 parpol

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan sembilan sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang lolos parlemen pada Rabu (8/1). Pantauan Alinea, mereka yang hadir di Kantor Kemendagri adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wasekjen Partai Golkar Christina Aryani dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Selanjutnya Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wasekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wasekjen Nasdem Taslim dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Usai pertemuan, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjadikan penambahan dana parpol sebagai topik utama.

Sebaliknya, pertemuan ini untuk membincang penguatan parpol dalam menghasilkan pemimpin. Karenanya disepakati adanya koordinasi antara parpol dengan pemerintah melalui Kemendagri serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Intinya (yang dibahas) hal-hal yang konstruktif untuk menbangun demokrasi yang lebih sehat," kata Hasto di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Pendapat berbeda diungkapkan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Dia menyebut adanya pembicaraan terkait kenaikan dana parpol. Selain itu, terdapat pula perbincangan tentang wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Poin yang didiskusikan ialah terkait pilkada langsung.

"Ya, karena Pak Mendagri ini kan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) pembina politik dan partai politik. Tentu itu yang dibahas tadi (penambahan dana parpol, revisi UU Pilkada, pemilu langsung atau tidak langsung),"bebernya.

Isu lain yang turut dibahas yakni sejumlah regulasi politik di Indonesia. Kendati membahas aturan, kader partai berlambang bintang mercy ini mengaku belum ada wacara pembentukan Omnibus Law Sistem Politik. 

"Tadi belum bicara Omnibus Law (Sistem Politik) nya, tapi tergambarkan input dan output undang-undang yang ada, yang melibatkan dalam sistem politik kita ini memang banyak sekali (UU-nya)," jelas Hinca.