4 alasan parpol tolak sistem pemilu proporsional tertutup

Delapan partai politik telah bersepakat untuk menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup di pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024. Mereka sepakat tetap menggunakan sistem pemilu proposional terbuka. Sikap mereka bertolak belakang dengan PDI Perjuangan (PDIP) dan PP Muhammadiyah yang mendorong sistem ini kembali dipakai.

Menurut PDIP dan Muhammadiyah, sistem pemilu proporsional terbuka sarat masalah. Mulai dari politik uang, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan.

Dari sekian riset yang ada, menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR RI mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.

Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.

Namun, bagi parpol yang menolak, alasan di atas bukan berarti kembali ke sistem yang lama. Setidaknya, ada beberapa alasan parpol, termasuk sebagian masyarakat menolak sistem ini kembali diterapkan.

1. Kemunduran demokrasi

Ini merupakan dalil utama partai politik untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Sistem pemilu proporsional tertutup dipakai terakhir kalinya pada 2008 silam. Di tahun yang sama, partai politik melakukan kodifikasi UU Pemilu yang selanjutnya menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka dipakai pada Pemilu 2009.

Artinya, apabila kembali ke model tertutup, maka demokrasi Indonesia justru berjalan mundur.

2. Politik transaksional/oligarki.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan, kekhawatiran menguatnya oligarki partai politik semakin tak terpatahkan dengan mencuatnya isu pemilu dengan sistem pemilu proporsional tertutup.

Menurut dia, dalam sistem pemilihan dengan model sistem pemilu proporsional tertutup semakin mengaburkan rakyat untuk memilih kandidat-kandidat potensial yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, akselerasi kepentingan rakyat akan terbantahkan dalam ruang gelap partai politik.

3. Beli kucing dalam karung

Sistem  pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Menurut partai politik yang menolak, sistem pemilu proporsional tidak merepresentasikan sistem perwakilan.

Pangkalnya, penentuan anggota legislatif pada sistem pemilu proporsional terbuka ditentukan langsung oleh masyarakat pemilih, sedangkan pada sistem pemilu proporsional tertutup tergantung partai.

4. Rekruitmen caleg tertutup

Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, lanjut dia, rekruitmen calon legislatif (caleg) semakin tertutup tanpa memberikan ruang informasi yang transparan. Padahal, Pasal 241 UU Pemilu mensyaratkan seleksi bacalon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.