logo alinea.id logo alinea.id

Nestapa Hanura di bawah ketiak Oesman Sapta

Di bawah Oesman Sapta Odang, Partai Hanura terus terpuruk.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 19 Sep 2019 19:39 WIB
Nestapa Hanura di bawah ketiak Oesman Sapta

Partai Hanura menjadi partai paling sial dalam perhelatan Pemilu 2019. Perolehan suara partai yang didirikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto itu terjun bebas. Dari semula meraup 6.579.498 suara (5,26%) di Pemilu 2014, Hanura hanya mampu mengantongi 2.161.507 suara (1,54%) pada Pemilu 2019. 

Walhasil, partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO) ini pun gagal melengggang ke Senayan. Hanura bahkan tidak mampu mengantarkan perwakilan mereka ke DPRD DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Hanura kehilangan 10 kursi di DPRD DKI. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura Djafar Badjeber mengakui, Pemilu 2019 merupakan kontestasi politik yang pahit bagi Hanura. Pasalnya, Hanura terpaksa bertarung dengan kondisi internal yang terbelah. 

"Akibat dari konflik itu dan manuver dari para elite itu membuat suara Hanura terpecah sampai ke bawah," ujar Djafar saat dihubungi Alinea.id, Senin (16/9).

Perpecahan yang dimaksud Djafar ialah dualisme kepengurusan yang sempat mencuat pada 2018, yakni antara kubu Ambhara dan kubu Manhattan. Kubu Ambhara dipimpin oleh Daryatmo sedangkan kubu Manhattan digawangi OSO. 

Konflik bermula dari mosi tidak percaya 27 DPD dan 418 DPC Hanura terhadap kepemimpinan OSO. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI itu dituding kerap memecat pimpinan Hanura di daerah yang tidak sejalan dengannya dan meminta mahar politik di pilkada. 

Puncak konflik terjadi saat kubu Ambhara memecat OSO sebagai ketua umum. Pemecatan OSO oleh kubu Ambhara merupakan balasan atas pemecatan Sudding sebagai sekjen. Aksi saling pecat dan saling gugat itu berlangsung hingga penghujung 2018. 

Akibat konflik berkepanjangan itu, Djafar mengungkapkan, Hanura mesti puas dengan hanya meloloskan sekitar 900 anggota legislatif di seluruh DPRD provinsi, kabupaten/kota. "Yang sebenarnya di bawah target kami, yakni 1.300 anggota legislatif," ujarnya.

Sponsored

Wiranto bertemu Oesman Sapta dalam rangka menyudahi konflik internal di Hanura. /Antara Foto

Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan kepengurusan Hanura di bawah OSO yang sah, Agustus lalu, Djafar mengatakan, akan terus mengupayakan islah dengan kubu Ambhara. Syaratnya, kubu Ambhara mau menandatangani pakta intregitas. 

"Jika sepakat, maka akan kami putuskan di dalam Munas (Hanura) 2020 besok. Sebab, dalam politik itu, tidak ada musuh abadi. Siapa pun mereka, orang-orang lama yang pernah berbeda, itu bisa bergabung kembali," ujarnya.

Tak hanya berkonflik dengan kubu Ambhara, OSO juga pecah kongsi dengan Wiranto. Mei lalu, ia bahkan sempat menuding Wiranto--yang notabene masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura--sebagai biang kerok gagalnya Hanura melenggang ke Senayan. 

Wiranto memang diketahui dekat dengan kubu Ambhara. Di Hanura, eks Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding sering digadang sebagai tangan kanan Wiranto. Namun, Wiranto mengaku sudah tidak pernah ikut campur urusan internal Hanura sejak menjadi menteri Jokowi. 

Berbeda dengan Djafar, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah menolak islah. Menurut Inas, kubu Ambhara hanya akan jadi duri dalam daging jika diterima kembali oleh Hanura. "Bahkan mungkin (akan muncul) konflik yang lebih besar. Kalau begitu ceritanya, partai kita enggak akan pernah bener," ujarnya. 

Ketimbang rujuk dengan kubu Ambhara, menurut Inas, Hanura lebih baik membangun kembali basis massanya yang 'berantakan' pascakonflik. "Kemarin banyak basis yang bimbang karena konflik. Sekarang, tanpa melibatkan mereka (kubu Ambhara), kita akan jalan terus agar yang bimbang kembali lagi," katanya.

Selain memperkuat basis massa, Inas mengungkapkan, Hanura bakal merekrut tokoh-tokoh nasional untuk memperbaiki mesin politik Hanura, baik dari kalangan birokrat atau politikus Senayan. "Namun, namanya belum bisa kami buka sekarang," ujar dia. 

Saat dikonfirmasi, Sarifuddin Sudding menolak menanggapi kondisi Hanura pasca-Pemilu 2019. "Sebab saya tidak lagi di Hanura dan saya enggak mau berkomentar apa pun lagi soal Hanura dan seisinya," kata dia. 

Ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (18/9) lalu, OSO membenarkan Hanura bakal merekrut banyak tokoh untuk mendongkrak kembali pamor partai yang lahir pada 2006 itu. "Insyaallah, (orang-orangnya) nanti akan terlihat di Munas 2020. Untuk sekarang belum bisa. Jadi tunggu saja," ujarnya kepada Alinea.id.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9). /Antara Foto

Figur OSO tak cukup 

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI), Luky Sandra Amalia menilai Hanura kian ditinggalkan. Tidak hanya oleh konstituen, partai yang 'lahir' dari rahim Golkar itu juga mulai ditinggalkan kader-kadernya sendiri. 

"Saya ingat, (pada) 2018 itu, ketika proses pencalegan, saya pernah wawancara mereka. Salah satu pengurus DPP mengatakan, memang mereka tergopoh-gopoh mendaftarkan caleg karena statusnya terhambat dan mereka kesulitan mencari caleg-caleg yang mau dipasang," ujar Luky. 

Hal itu tak bisa dilepaskan dari konflik antara kubu OSO dan kubu Ambhara serta antara OSO dan Wiranto. Menurut Luky, ketika itu, para caleg bingung harus memihak kubu yang mana.

"Bahkan akibat dari konflik itu banyak nama besar yang meninggalkan Hanura. Yang tidak disadari mereka, (Hanura) adalah partai yang enggak punya basis massa yang kuat dengan logistik minim. Terus patronnya berantem pula," katanya.

Peneliti Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes sepakat Hanura perlahan mulai kehilangan pamornya di kancah politik nasional. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kader yang bermigrasi ke partai lain. 

"Dari 16 perwakilan mereka di DPR itu, sebagian pindah ke partai lain. Saya kira (Hanura) bisa mati suri kalau negosiasi internal atau jalan tengah untuk mengatasi konflik tidak ditemukan," ujarnya.

Selain itu, Arya menilai, OSO kurang cakap dalam memimpin dan mengelola Hanura. Hal itu setidaknya terlihat kala OSO lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri untuk lolos ke DPD RI ketimbang meloloskan kadernya ke DPR.

"Soal leadership juga menjadi masalah. Yang namanya pemimpin itu kan bukan dilihat dari dia berhasil masuk ke DPR. Tapi, bagaimana dia mampu menyelipkan kader-kader dia (ke parlemen)," katanya.

Arya menilai, OSO tak bisa sendirian mengembalikan Hanura ke posisi sebagai partai penghuni parlemen. OSO butuh figur baru untuk meningkatkan magnet Hanura." Karena dari sisi ketokohan, OSO tidak cukup kuat untuk me-recovery Hanura," ujarnya.

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Wiranto perlu kembali

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai wajar jika Hanura berniat menarik banyak tokoh nasional untuk memperkuat partai. Menurut dia, tanpa langkah-langkah strategis untuk membangkitkan partai, Hanura bisa terus terpuruk. 

"Jadi, harus ada figur alternatif untuk menyolidkan Hanura saat ini selain Pak OSO. Harus dicari figur-figur yang memiliki basis massa dan konstituen yang kuat untuk menambah magnet partai terhadap Hanura," ujarnya.

Ia pun menyarankan agar Wiranto kembali aktif di Hanura. Mantan Panglima TNI itu dinilai masih punya kharisma untuk menyatukan kader-kader yang terbelah. "Jadi, butuh tokoh sekaliber Wiranto untuk turun tangan dan all out kembali untuk menyolidkan suara Hanura," ujarnya.

Jika tak segera disudahi, Adi memprediksi, konflik internal potensial membuat Hanura kian tenggelam. Meskipun mampu meloloskan kadernya ke DPR dalam dua pemilu sebelumnya, menurut Adi, Hanura masih partai kecil yang rentan bubar. 

"Kalau konflik di partai kecil itu memang riskan. Ya, seperti di Hanura ini. Kalau sudah besar, baru deh tuh, silakan kalau mau berkonflik," ujar dia.