PKB tepis isu dana besar dipersiapkan untuk tunda Pemilu 2024

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, menepis pernyataan politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, mengenai dugaan adanya anggaran dana dalam jumlah yang cukup besar untuk menundaan Pemilu 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Benny hanya sebatas isu, sedangkan tahapan pemilu sudah berlalu.

"Mungkin masih level isu ya. Kalau levelnya isu ya bisa kita respon atau tidak," kata Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (21/2). 

Isu dana besar untuk penundaan Pemilu 2024 sempat diutarakan Benny dalam rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (14/2). Benny awalnya mengkritik PPATK karena tak memaparkan dengan tegas soal aliran dana hasil transaksi ilegal lari ke modal pemilu, perjudian hingga narkotika.

"Tapi saya meyakini tidak ada, saat ini sedang melacu on the track menurut saya pilpres, pileg 14 Febuari 2024," tutur Huda.

PPATK juga sempat menyinggung dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana-dana hasil usaha ilegal mengalir ke peserta pemilu, tak terkecuali partai politik. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR pada Selasa (14/2).

Menurut PPATK, modus pendanaan pemilu ini sudah berlangsung sejak lama. Salah satu dana dari usaha ilegal yang dimaksud adalah uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) yang disebut meningkat triliunan rupiah dalam setahun terakhir.