sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Putusan MK soal verifikasi parpol: Bukan sekadar tak adil

Parpol-parpol nonparlemen bersiap mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan MK soal verifikasi faktual.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Selasa, 18 Mei 2021 19:50 WIB
Putusan MK soal verifikasi parpol: Bukan sekadar tak adil

Sebuah rapat politik digelar di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5) petang itu. Selain politikus PSI, para sekretaris jenderal (sekjen) dari Perindo, Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) hadir dalam rapat tersebut. 

Wasekjen PSI Satia Candra Wiguna mengungkapkan rapat digelar untuk menyamakan persepsi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewajiban verifikasi faktual untuk partai penghuni parlemen di Pemilu 2024. 

Ada dua pandangan umum mengemuka. Pertama, parpol nonparlemen ingin agar semua parpol diverifikasi secara administrafif dan faktual jelang pemilu. Kedua, parpol-parpol yang sudah lolos verifikasi faktual pada Pemilu 2019, baik itu parpol non parlemen atau parpol penghuni parlemen, tak perlu lagi diverifikasi faktual.

"Kalau partai parlemen inginnya hanya verifikasi administrasi saja, ya, harusnya partai yang tidak lolos (ke parlemen) di 2019 juga tidak mengikuti proses verifikasi faktual karena kami sudah melakukan hal yang sama di 2019 lalu," kata Candra kepada Alinea.id, Senin (17/5).

Tiga hari sebelum rapat tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan atas Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal tersebut mengatur soal ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu.

Dalam putusannya, MK menetapkan partai politik yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2019 semisal PDI-Perjuangan, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya cukup diverifikasi secara adminstratif pada Pemilu 2024. Verifikasi lengkap hanya diberlakukan bagi parpol nonparlemen dan parpol baru. 

Tiga hakim MK, yakni Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, tak sependapat. Mereka berpendapat putusan baru itu bertentangan dengan putusan MK atas gugatan nomor 53/PUU-XV/2017. Putusan lama itu mewajibkan semua parpol calon peserta pemilu diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Menurut Candra, bukan perkara mudah membikin struktur politik yang apik sampai ke seluruh daerah. Ia mencontohkan perjuangan PSI untuk membentuk struktur keorganisasian hingga tingkat terendah jelang Pemilu 2019. Di beberapa daerah, PSI bahkan harus meminjam rumah kader untuk dijadikan kantor cabang. 

Sponsored

"Untuk memenuhi syarat kan harus memenuhi setengah dari total jumlah kecamatan. Total ada 7.400. Kami telah memenuhi syarat setengahnya. Jadi, ada 3.500 sekian. Nah, rata-rata kami pinjam rumah pengurus supaya murah," kata Candra. 

Ia mengisahkan butuh sekitar 4 tahun bagi PSI untuk membangun struktur di daerah. Selain harus menembus daerah-daerah terpencil, PSI juga dihadapkan pada peliknya birokrasi di daerah saat menyiapkan syarat-syarat verifikasi faktual. 

"Contoh, ada keterangan surat domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan. Di beberapa daerah, lurah-lurah itu, mohon maaf, masih datang siang, tapi jam 2 udah pulang. Padahal, surat itu harus segera ditandatangani oleh kelurahan, kadang terhambat di situ," kata Candra. 

Ia meyakini partai-partai yang kini duduk di parlemen pun belum sepenuhnya memiliki organ politik hingga ke tingkat daerah. Cabang-cabang yang sempat ada di daerah juga bisa saja kini telah mati atau kantornya beralih fungsi.

"Saya melihatnya ada di partai papan tengah seperti PAN, PPP dan PKS. Mereka memang lolos PT 4%, tapi tidak tersebar merata di seluruh provinsi. Suara-suara mereka terpusat di beberapa kantong-kantong saja," ujar Candra.

Tanpa verifikasi faktual, menurut Candra, verifikasi administrasi rentan dimanipulasi. Pasalnya, tidak ada upaya untuk membuktikan keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan parpol ke KPU. "Nah, itu karenanya kelengkapan dokumen perlu disesuaikan dengan bukti faktual di lapangan," imbuh dia. 

Lebih jauh, Candra mengungkapkan bakal ada pertemuan lanjutan untuk membahas putusan MK tersebut. Menurut dia, pertemuan itu bakal dihadiri para ketum parpol nonparlemen. Isinya bakal membahas rencana menggugat putusan MK terbaru.  

"Kami berencana mencoba mengajukan uji materi lagi. Kami ingin kembali lagi ke putusan (MK) 2017 saja. Bahwa semua partai politik harus diverifikasi faktual. Tapi, mekanismenya seperti apa, itu nanti tim legal kami yang menangani," kata Candra. 

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan pidato politik awal tahun 2019 yang bertema Politik Akal Sehat, Politik Kaum Muda di Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/1). /Foto Antara

MK dinilai berpolitik 

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor membenarkan dirinya turut hadir dalam pertemuan para sekjen yang digelar di Kantor DPP PSI. Menurut dia, putusan MK bernuansa politis.

"Keputusan MK ini tidaklah adil. MK sudah berpolitik. Saya lihat MK sudah jadi alat kepentingan parpol," kata Ferry kepada Alinea.id, Selasa (18/5). 

Dalam rapat di DPP PSI, PBB ikut menyuarakan agar semua parpol yang sudah ikut Pemilu 2019 tak perlu lagi diverifikasi faktual. Hanya parpol baru dan yang tak lolos jadi peserta Pemilu 2019 saja yang mesti memenuhi syarat verifikasi lengkap. 

"Partai baru yang harus verifikasi faktual. PBB, PSI, Perindo, Hanura, Berkarya, Garuda, PKPI tidak perlu lagi. Tapi, cukup verifikasi administrasi," kata Ferry. 

Meski begitu, Ferry mengatakan partainya siap jika diwajibkan untuk memenuhi syarat verifikasi faktual. "PP (pengurus pusat) sedang perbaikan infrastuktur DPC (dewan pimpinan cabang) sampai ranting di seluruh Indonesia," kata dia. 

Politikus Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan partainya tidak mau ikut berpolemik soal putusan MK. Namun demikian, ia mempersilakan jika parpol-parpol berniat mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan tersebut. 

"Jadi, Demokrat tidak dalam posisi menilai baik atau buruk keputusan MK tersebut. Putusan tersebut dari MK bukan DPR. Kami rasa jalan satu-satunya, ya, partai nonparlemen ajukan keberatan ke MK," kata Wahyu kepada Alinea.id, Senin (17/5).

Wahyu menilai wajar jika parpol-parpol nonparlemen menganggap putusan MK berbau politis. Pasalnya, MK belakangan kerap mengeluarkan putusan-putusan yang terbilang kontroversial dan memancing polemik di ruang publik. 

"Sebagai contoh, dulu soal Putusan MK No.56/PPU-XVII/2019 soal syarat bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana. Mereka bisa mencalonkan setelah menunggu masa jeda selama 5 tahun," kata anggota Komisi II DPR RI itu. 

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) bersama hakim konstitusi lainnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/62019). /Antara Foto

Mengganjal parpol kecil

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpendapat verifikasi faktual seharusnya berlaku bagi semua parpol. Pasalnya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam verifikasi faktual cenderung bersifat dinamis.

"Misalnya, syaratnya seratus persen dia (parpol) harus punya kantor di seluruh provinsi. Bagaimana kalau ada pemekaran wilayah? Keanggotaan partai di kita sangat dinamis. Bisa saja saat ini anggota partai A itu tahun depan pindah partai B," kata Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa, kepada Alinea.id, Jumat (14/5).

Ninis meyakini tidak semua parpol penghuni parlemen punya kantor cabang atau struktur kepengurusan yang lengkap di seluruh daerah. Menurut dia, kebanyakan parpol baru sibuk membenahi kantor pengurus di daerah jelang pemilu saja. 

"Tapi, jarang partai yang punya kantor kepengurusan di semua cabang karena mahal. Paling tidak harus bayar listrik dan lain sebagainya. Kalau mau dibuktikan secara faktual, belum tentu partai-partai yang ada di DPR juga punya kantor tetap," kata Ninis.

Lebih jauh, Ninis memprediksi partai-partai di DPR bakal semakin malas untuk benar-benar hadir di tengah publik dengan putusan tersebut. Struktur kepengurusan parpol di daerah juga potensial terbengkalai. "Karena syaratnya hanya administrasi. Enggak akan dicolek juga oleh KPU," imbuh dia.

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Ketimbang merombak aturan verifikasi parpol, Ninis mengatakan, sebaiknya ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diubah. Ia menilai ambang batas itu kerap jadi senjata untuk mengganjal partai menengah dan kecil masuk DPR. 

Berdasarkan hitungan Perludem, terdapat sebanyak 17 juta suara atau 11% dari total suara nasional yang terbuang lantaran banyak partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Di sisi lain, jumlah parpol penghuni parlemen juga tak signifikan berkurang karena PT sebesar itu.

"PT 4 % itu kan semangatnya menyederhanakan sistem parpol kita. Tetapi, ternyata PT yang semakin tinggi pun tidak sederhana juga. Kalau makin banyak suara yang terbuang, berarti pemilu kita tidak proporsional," jelas Ninis. 

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch. Nurhasim menilai Putusan MK terbaru mengenai verifikasi parpol peserta pemilu memberikan "karpet merah" bagi partai parlemen untuk melanggengkan kekuasaan di DPR.

"MK lebih memilih menyenangkan partai-partai besar dan partai yang berkuasa. Dampaknya ke depan partai bakal dikelola secara tidak serius. Terutama bagi partai lama dan yang berkuasa di DPR. Mereka tidak akan berusaha meningkatkan kinerjanya," ujar Nurhasim kepada Alinea.id, Kamis (13/5).

Menurut Nurhasim, verifikasi faktual penting dilakukan untuk mengukur kapabilitas parpol untuk bertarung di setiap pemilu. Berkaca dari Pemilu 2019, partai-partai besar dan mapan pun ternyata tak mampu hadir di setiap daerah pemilihan lantaran tak memenuhi syarat KPU. 

"Termasuk Gerindra, PPP, PKB, Berkarya dan PAN. Itu ada keputusan KPU yang menyatakan dia tidak bisa jadi peserta pada beberapa daerah pemilihan. Itu jumlahnya sangat besar. Jadi, tidak semua partai secara otomatis bisa jadi peserta pemilu karena ternyata secara faktual compang-camping. Itu yang saya rasa luput dari pertimbangan MK," kata Nurhasim.
 

Berita Lainnya