Kominfo: 15,04% desa/kelurahan belum menikmati internet

Akses telekomunikasi, terutama internet, di Indonesia mengalami ketimpangan. Dari total 83.381 desa/kelurahan se-Tanah Air, belum ada penetrasi internet (blankspot) di 12.548 desa/kelurahan atau sekitar 15,04%.

"Bukan seluruhnya ada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), ada juga di wilayah komersial atau non-3T, yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik," ucap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.

Pemerintah pun mendorong operator seluler dan fiber optik berani berinvestasi untuk memperluas layananannya. Dengan demikian, diharapkan ada pemerataan akses internet dan mempersempit disparitas digital.

"Kita ... mendorong perusahaan-perusahaan operator seluler telekomunikasi dan fiber optik untuk lebih berani investasi di saat yang luar biasa ini, di tengah pandemi dan tantangan geopolitik," katanya, menukil situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut Johnny, perlu adanya pembagian tugas antara negara dengan swasta. Operator seluler disarankannya mengalokasikan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan pemerintah mengupayakan konsolidasi dan terobosan agar ada peningkatan kemampuan korporasi.

"Tahun yang lalu sampai sekarang bahkan dengan mendorong operator seluler lebih efisien agar tak terjadi double atau triple investment untuk infrastruktur oleh operator seluler," ujar politikus Partai NasDem ini.

Lebih jauh, Johnny menerangkan, pemerintah menyusun bauran pembiayaan (blended financing) dalam pengembangan sektor digital upstream dan downstream. Hal tersebut diklaim dilakukan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Kita harus merancang satu blended financing yang sangat rumit di saat di mana ada tantangan yang besar itu, seperti kontraksi ekonomi, stagflasi, resesi ekonomi. Syukur makro ekonomi kita terbilang cukup baik, namun dia berimplikasi terhadap blended financing yang kita siapkan," tuturnya.

Skema blended financing infrastruktur TIK yang disusun pemerintah terdiri dari pembiayaan melalui fasilitas universal service obligation (USO). Sebesar 1/4% pendanaannya berasal dari penyelenggara layanan seluler.

"Satu perempat persen itu sudah maksimal dan itu berarti perlu dicarikan sumber pembiayaan yang baru. Banyak negara, baik itu G7 countries maupun beberapa negara di Afrika, menteri keuangannya selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk membiayai dalam rangka to breach the digital divide, mempersempit jurang disparitas digital di negara masing-masing," tutup Johnny.